KONTAN.CO.ID - BRUSSEL. Amerika Serikat mendesak Uni Eropa untuk melonggarkan aturan yang membebankan tanggung jawab kepada perusahaan-perusahaan besar atas dampak lingkungan dan sosial dari rantai pasok global mereka, dengan alasan bahwa blok tersebut telah berjanji langkah-langkah semacam itu tidak akan menghambat perdagangan UE-AS.

Mengutip Reuters, Jumat (14/8/2026), Duta Besar AS untuk UE, Andrew Puzder, mengatakan dalam sebuah unggahan di X bahwa Uni Eropa harus menghormati komitmen yang dibuat selama pembicaraan perdagangan dengan Presiden Donald Trump di Turnberry, Skotlandia, pada Juli 2025 untuk mengatasi apa yang disebut sebagai hambatan non-tarif.

"Sekarang saatnya bagi UE untuk membuktikannya. Berdasarkan Perjanjian Kerangka Kerja, UE berkomitmen 'untuk memastikan' bahwa Arahan Uji Tuntas Keberlanjutan Perusahaan (Corporate Sustainability Due Diligence Directive) dan Arahan Pelaporan Keberlanjutan Perusahaan (Corporate Sustainability Reporting Directive) miliknya 'tidak menimbulkan pembatasan yang tidak semestinya terhadap perdagangan transatlantik'," tulis Puzder.

Baca Juga: Lalu Lintas di Selat Hormuz Melambat Setelah AS Mengancam Akan Menekan Ekonomi Iran

"Ketentuan ekstrateritorial merugikan bisnis dan pekerja Amerika, namun bukan hanya AS yang akan menderita."

Aturan Uni Eropa yang disebut oleh Puzder mewajibkan perusahaan besar yang beroperasi di Uni Eropa, termasuk perusahaan AS, untuk mengungkapkan dampak lingkungan dan sosial mereka, termasuk kondisi kerja di seluruh rantai pasok mereka.

Juru bicara Komisi Eropa tidak segera menanggapi permintaan komentar.

Washington juga mendesak UE untuk mengubah Mekanisme Penyesuaian Karbon Perbatasan (Carbon Border Adjustment Mechanism atau CBAM), yang mengenakan biaya atas impor barang yang diproduksi tanpa memenuhi standar emisi karbon blok tersebut.

Tekanan baru ini muncul saat para pejabat AS dan UE mengalihkan perhatian mereka ke hambatan non-tarif setelah komitmen tarif yang disepakati pada Juli 2025 mulai berlaku. 

Tiga sumber yang mengetahui pembahasan tersebut mengatakan bahwa mereka memperkirakan adanya pernyataan bersama pada musim gugur yang mencakup aspek-aspek non-tarif dari kesepakatan Turnberry.

Baca Juga: Penjualan Ritel AS pada Juli 2026 Turun, Pertama Kali Dalam Sembilan Bulan Terakhir

Brussels telah melunakkan beberapa kebijakan yang dikritik oleh Washington selama setahun terakhir, termasuk undang-undang anti-deforestasi dan aturan emisi metana. Beberapa sumber yang memahami posisi UE menyatakan bahwa blok tersebut tidak berencana memberikan konsesi lebih lanjut terkait langkah-langkah itu.

Aturan Keberlanjutan

Uni Eropa juga melonggarkan aturan keberlanjutan perusahaan—yang dikenal sebagai CSRD dan CSDDD—pada tahun lalu setelah adanya penolakan dari kalangan bisnis dan pemerintah, termasuk Amerika Serikat dan Qatar.

Perubahan yang disepakati pada bulan Desember membatasi cakupan Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) hanya pada perusahaan-perusahaan terbesar dan menunda tenggat waktu kepatuhan selama dua tahun hingga pertengahan 2029.

Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), yang mewajibkan perusahaan melaporkan dampak lingkungan dan sosial, kini hanya akan berlaku bagi perusahaan dengan lebih dari 1.000 karyawan, dibandingkan ambang batas awal yang mensyaratkan lebih dari 250 karyawan.

Baca Juga: Inflasi Final Prancis di Juli Meningkat Jadi 2,1% Secara Tahunan

Perusahaan-perusahaan AS, termasuk ExxonMobil, sebelumnya telah mengupayakan perubahan yang lebih luas, termasuk pengecualian total bagi perusahaan asing.

"Meskipun Amerika Serikat mengakui adanya sejumlah reformasi positif dalam Sustainability Omnibus Desember 2025, reformasi tersebut gagal menjawab sepenuhnya kekhawatiran AS terkait arahan-arahan ini," demikian bunyi pernyataan yang menyertai unggahan Puzder.

($1 = 0,8648 euro)