KONTAN.CO.ID - Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mendorong negara-negara anggota G20 menyepakati langkah untuk mengurangi ketidakseimbangan perdagangan dan fiskal global.

Dorongan tersebut muncul di tengah meningkatnya kekhawatiran pasar terhadap lonjakan utang dan tekanan inflasi.

Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengatakan Washington akan mendorong anggota G20 untuk meninjau kembali hubungan perdagangan mereka dengan China.

Baca Juga: AS Berencana Jatuhkan Sanksi Perbankan ke Iran Pekan Ini, Ketegangan Memanas

AS juga mendorong negara-negara tersebut mempertimbangkan peningkatan hambatan perdagangan terhadap produk China.

Langkah itu ditujukan untuk menekan Beijing agar mengubah struktur ekonominya, dari ketergantungan terhadap ekspor menuju peningkatan konsumsi domestik.

Bessent mengatakan kepada Reuters pada Minggu (30/8), AS akan meminta negara-negara G20 mengevaluasi kembali ketentuan perdagangan dengan China dan mempertimbangkan tarif atau hambatan perdagangan yang lebih tinggi terhadap barang-barang China.

China menjadi sorotan karena surplus ekspornya yang besar dinilai memberikan tekanan terhadap perekonomian negara lain.

Dengan permintaan domestik yang masih lemah, China justru semakin mengandalkan ekspor kendaraan listrik, semikonduktor dan berbagai produk manufaktur lainnya.

Data menunjukkan total ekspor China pada Juli 2026 melonjak 23,9% secara tahunan.

Kondisi tersebut mendorong Uni Eropa (UE) untuk meningkatkan tekanan terhadap produk China.

Negara-negara Eropa semakin menyerukan pembatasan impor barang China yang dinilai memperlebar ketidakseimbangan perdagangan.

Baca Juga: Manufaktur AS Solid, tetapi Permintaan dan Output Mulai Kehilangan Momentum

Pasar Obligasi Bergejolak

Dorongan AS tersebut berlangsung ketika pasar obligasi global kembali mengalami aksi jual besar-besaran.

Imbal hasil obligasi pemerintah tenor 10 tahun Jepang bahkan menyentuh 3% pada Selasa (1/9), untuk pertama kalinya sejak 1996.

Kenaikan imbal hasil obligasi juga terjadi di sejumlah negara ekonomi utama, termasuk AS, Jepang, zona euro, Jerman dan Inggris.

Di Inggris, imbal hasil obligasi pemerintah melonjak sekitar 10 basis poin setelah libur nasional pada Senin.

Kenaikan tersebut terjadi di tengah kekhawatiran baru terhadap serangan di Timur Tengah yang berpotensi meningkatkan tekanan terhadap harga energi.

Gejolak pasar obligasi mencerminkan meningkatnya kekhawatiran investor terhadap inflasi yang didorong oleh energi, potensi pengetatan kebijakan moneter, serta memburuknya kondisi fiskal sejumlah negara.

Baca Juga: Manufaktur Spanyol Kembali Tertekan, Harga Energi Kerek Biaya Produksi

China Jadi Titik Perdebatan

Namun, upaya AS mendapatkan kesepakatan bersama G20 mengenai ketidakseimbangan perdagangan global diperkirakan tidak mudah.

China selama ini menunjukkan sedikit minat terhadap seruan untuk mengurangi subsidi industri dan menyeimbangkan kembali perekonomiannya. Nilai tukar yuan juga dinilai masih berada di bawah nilai wajarnya berdasarkan sejumlah ukuran.

Di sisi lain, AS sendiri menghadapi persoalan fiskal. Washington belum menghasilkan rencana yang dianggap memadai untuk mengurangi defisit anggaran yang besar.

Para ekonom menilai pengurangan defisit fiskal AS merupakan salah satu langkah penting untuk mengatasi defisit perdagangan global AS yang mencapai lebih dari US$ 1 triliun per tahun.

Komisioner Ekonomi Uni Eropa Valdis Dombrovskis mengatakan China memang merupakan salah satu sumber utama ketidakseimbangan ekonomi global.

Namun, AS dan Eropa juga memiliki peran untuk menciptakan perekonomian global yang lebih seimbang.

"China perlu meningkatkan belanja, AS perlu mengurangi belanja, dan Uni Eropa perlu meningkatkan investasi," ujar Dombrovskis.

Menurutnya, seluruh blok ekonomi perlu mengambil langkah untuk mengatasi ketidakseimbangan tersebut agar kebijakan ekonomi global menjadi lebih efektif.

Baca Juga: Barcelona Rekrut Gabriel Jesus, Arsenal Kantongi US$ 11,5 juta

Surplus China dengan Eropa Membesar

Tekanan terhadap China semakin kuat setelah surplus perdagangan barang China dengan Uni Eropa mencapai 360,6 miliar euro pada 2025.

Angka tersebut meningkat 15% dibandingkan 2024 dan kembali melebar pada tahun ini seiring perusahaan China meningkatkan penjualan ke pasar Eropa, sementara impor dari Eropa menurun.

Menteri Keuangan Polandia Andrzej Domanski mendukung pandangan AS bahwa surplus perdagangan China dengan mitra dagangnya merupakan persoalan besar.

Menurut Domanski, Uni Eropa telah mengambil sejumlah langkah untuk mengatasi masalah tersebut, termasuk mengenakan bea masuk terhadap paket e-commerce yang sebagian besar berasal dari China.

"Kami mengetahui bahwa mata uang China sangat undervalued dan China secara aktif memberikan subsidi terhadap ekspornya. Ini juga menjadi masalah bagi Eropa," kata Domanski kepada Reuters.

Baca Juga: Aktivitas Manufaktur Italia Kembali Tertekan, PMI Turun ke Zona Kontraksi

Mineral Kritis Jadi Isu Lain

Selain perdagangan, dominasi China dalam pemrosesan mineral kritis juga menjadi perhatian G20.

China memberlakukan pembatasan ekspor rare earth pada April 2025 sebagai respons terhadap tarif yang diberlakukan Trump. Kebijakan tersebut tidak hanya berdampak terhadap perusahaan AS, tetapi juga perusahaan dari negara lain.

Menteri Keuangan Jepang Satsuki Katayama mengatakan kepada mitra G20 bahwa pembatasan ekspor mineral kritis secara sepihak telah merugikan perekonomian global.

Menurut dia, pembatasan tersebut seharusnya dihentikan.

Isu mineral kritis juga menjadi salah satu hambatan dalam penyusunan komunike bersama G20.

China menolak penyebutan secara khusus mengenai "ekonomi nonpasar" maupun penggunaan bahasa tegas terkait pembatasan pasokan mineral kritis.

Baca Juga: Bertahan di Zona Ekspansi 10 Bulan, Aktivitas Manufaktur Inggris Mulai Melambat

Negara-negara Eropa juga mendorong agar komunike G20 memuat kecaman lebih kuat terhadap perang Rusia di Ukraina.

Kehadiran Menteri Keuangan Rusia Anton Siluanov secara langsung dalam pertemuan G20 turut mengejutkan sejumlah menteri Eropa.

Ini merupakan kali pertama Rusia menghadiri forum tersebut secara langsung sejak menginvasi Ukraina pada 2022.