KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mulai menggelar pembicaraan langsung dengan pemerintahan Myanmar yang dibentuk oleh militer. Langkah ini menandai perubahan signifikan dalam kebijakan Washington yang sebelumnya berupaya mengisolasi para jenderal Myanmar setelah kudeta pada 2021.

Menurut sejumlah pejabat AS dan pihak yang mengetahui pendekatan tersebut, dialog ini dipimpin antara lain oleh Asisten Menteri Luar Negeri AS untuk Intelijen dan Riset, Michael Vance. Pembicaraan berfokus pada penutupan pusat-pusat penipuan daring yang menyasar warga AS, tetapi berpotensi berkembang ke kerja sama yang lebih luas, termasuk akses terhadap cadangan mineral tanah jarang atau rare earth Myanmar.

Reuters melaporkan, informasi tersebut diperoleh dari tujuh pejabat aktif dan mantan pejabat serta sejumlah pihak yang mengetahui perubahan kebijakan Washington.

Vance turut menghadiri pertemuan dengan Min Aung Hlaing, pemimpin kudeta yang kini menjabat sebagai presiden Myanmar, di ibu kota Naypyitaw pada 15–16 September. Menurut empat sumber, pertemuan itu bertujuan mengupayakan pembebasan pengusaha AS, Adam Castillo, sekaligus membuka peluang bagi keterlibatan diplomatik lebih lanjut.

Baca Juga: Biaya Logistik Berpotensi Naik, Perusahaan Pelayaran Maersk Berlakukan Surcharge 20%

Pertemuan pada September tersebut menjadi kontak tingkat tinggi antara kedua pihak sejak kudeta 2021. Langkah ini juga mencerminkan perubahan arah kebijakan luar negeri pemerintahan Trump, yang dinilai semakin mengutamakan hubungan pragmatis berdasarkan kepentingan dibandingkan promosi demokrasi.

Keterlibatan Vance dalam pertemuan tersebut dan perannya dalam membentuk kebijakan AS terhadap Myanmar sebelumnya belum pernah dilaporkan. Vance dikonfirmasi sebagai pejabat tertinggi intelijen di Departemen Luar Negeri AS pada Agustus.

Pemimpin Militer Myanmar Masih Terkena Sanksi AS

Meski mulai membuka dialog, Min Aung Hlaing masih berada di bawah sanksi AS atas pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Sanksi tersebut antara lain berkaitan dengan pembunuhan massal dan pengusiran ratusan ribu Muslim Rohingya pada 2016–2017, yang oleh Washington dinyatakan sebagai genosida.

Kurang dari dua pekan setelah kunjungan Vance, militer Myanmar melancarkan serangan udara ke pasar yang ramai di Negara Bagian Rakhine. Serangan tersebut menewaskan lebih dari 50 orang dan melukai puluhan lainnya, menurut pejabat HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Departemen Luar Negeri AS menyatakan tetap menjalin komunikasi dengan berbagai kelompok di Myanmar terkait isu-isu yang memengaruhi kepentingan Washington. Dalam komunikasi tersebut, AS juga menekankan perlunya penghentian kekerasan dan pembebasan tahanan politik.

“Masalah tidak akan terselesaikan dengan mengabaikannya. Masalah diselesaikan dengan menghadapinya secara langsung,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Tommy Pigott, dalam sebuah pernyataan.

Juru bicara pemerintahan Myanmar yang didukung militer tidak menanggapi permintaan komentar.

Min Aung Hlaing, yang menggunakan tuduhan kecurangan pemilu untuk membenarkan kudeta dan menyebut lawan-lawannya sebagai teroris, kini berupaya mendapatkan pengakuan internasional bagi pemerintahannya yang secara nominal berbentuk pemerintahan sipil.

Sejumlah pejabat aktif dan mantan pejabat AS menyebut Vance telah bertemu dengan berbagai pihak yang terlibat dalam konflik kompleks di Myanmar. Ia juga membantu membentuk arah kebijakan pemerintahan Trump terhadap negara tersebut.

Baca Juga: Indeks Nikkei Ditutup Turun 1,42%: Investor Tahan Diri

Keterlibatan pejabat intelijen dalam penentuan kebijakan luar negeri secara langsung tergolong tidak lazim. Hal ini berkaitan dengan kekhawatiran bahwa independensi analisis intelijen dapat terganggu oleh kepentingan politik.

“Jika kebijakan mendikte intelijen, Anda tidak bisa memastikan bahwa Anda mendapatkan penilaian yang benar-benar jujur mengenai fakta-fakta yang ada,” kata Richard Betts, peneliti senior di Council on Foreign Relations yang pernah menjadi konsultan bagi badan-badan intelijen AS.

Pigott tidak bersedia menjelaskan lebih jauh mengenai peran Vance. Namun, ia mengatakan pemerintahan Trump “bekerja sebagai satu tim dengan presiden sebagai pemimpin.”

Pembebasan Pengusaha AS Membuka Jalan Dialog

Castillo, mantan kepala Kamar Dagang Amerika di Myanmar, ditahan otoritas Myanmar di Bandara Yangon pada 11 Juni. Pendukungnya menyebut penahanan tersebut didasarkan pada tuduhan yang direkayasa. Pemerintah AS belum memberikan komentar mengenai apakah penahanan Castillo dilakukan secara tidak sah.

Sejumlah pihak yang mengetahui persoalan tersebut mengatakan, pejabat Gedung Putih, Dewan Keamanan Nasional, dan Departemen Luar Negeri AS melakukan negosiasi melalui jalur diplomatik tidak resmi dengan pejabat Myanmar untuk mengupayakan pembebasan Castillo.

Salah satu sumber menyebut Myanmar hanya meminta “adanya hubungan resmi dengan pemerintah AS pada tingkat yang tepat” sebagai imbalan atas pembebasan tersebut.

Castillo menolak memberikan komentar lebih lanjut selain menyampaikan apresiasi kepada Presiden Donald Trump atas pembebasannya.

Pertemuan September itu merupakan kelanjutan dari pertemuan pejabat AS dan Myanmar di Tokyo pada Juni yang juga melibatkan Vance, menurut empat sumber. Salah satu sumber menyebut pejabat Departemen Keuangan AS yang mengawasi sanksi, Departemen Keamanan Dalam Negeri, serta Pentagon turut berpartisipasi.

Namun, belum diketahui siapa saja perwakilan Myanmar yang menghadiri pembicaraan tersebut.

Vance mulai terlibat dalam kebijakan Myanmar ketika menjadi penasihat Wakil Presiden AS JD Vance untuk urusan Asia. Lima sumber menyebut ia juga telah bertemu secara langsung maupun virtual dengan kelompok oposisi demokratis dan kelompok bersenjata etnis yang melawan militer Myanmar.

AS Bidik Pusat Penipuan Daring dan Mineral Tanah Jarang

Salah satu fokus utama pendekatan Washington adalah mendorong Myanmar membantu menutup pusat-pusat penipuan daring yang beroperasi di wilayahnya. Pusat tersebut menjalankan berbagai modus kejahatan, termasuk penipuan asmara atau romance scam, yang telah merugikan warga AS hingga miliaran dolar AS.

Baca Juga: Vietnam Ungkap Negosiasi Kesepakatan Dagang dengan AS Hampir Rampung

Dua sumber yang mengetahui persoalan tersebut mengatakan Biro Investigasi Federal AS (FBI) telah menjalin komunikasi langsung dengan otoritas Myanmar mengenai penipuan siber.

Meski demikian, upaya tersebut menghadapi tantangan. Para peneliti menyebut banyak operasi penipuan dijalankan dari wilayah yang dikuasai kelompok milisi. Sebagian hasil kejahatan itu diduga mengalir ke pihak militer, sehingga menimbulkan keraguan mengenai keseriusan pemimpin Myanmar dalam memberantas praktik tersebut.

Selain keamanan siber, pejabat AS juga membahas kemungkinan memperoleh akses terhadap cadangan mineral tanah jarang berat (heavy rare earths) Myanmar dalam jumlah besar.

Mineral tersebut merupakan bahan penting bagi sejumlah industri strategis, termasuk kendaraan listrik dan turbin angin. Akses terhadap bahan baku ini menjadi relevan bagi AS yang berupaya mengurangi ketergantungan rantai pasok terhadap China.

Namun, terdapat sejumlah hambatan. Sebagian besar cadangan mineral tanah jarang Myanmar berada di wilayah yang dikuasai kelompok bersenjata etnis yang memerangi pemerintahan militer. Selain itu, China yang saat ini menjadi pembeli utama mineral tersebut berpotensi memandang keterlibatan AS sebagai tantangan terhadap kepentingannya.

Kendati demikian, sejumlah sumber menyebut cadangan mineral Myanmar tetap menjadi topik berulang dalam pembicaraan Washington seiring upaya AS mendiversifikasi rantai pasok mineral strategis di luar China.

Kebijakan AS Bergeser dari Sanksi ke Keterlibatan Diplomatik

Setelah kudeta Myanmar pada 2021, pemerintahan Presiden AS saat itu, Joe Biden, membekukan aset Myanmar di Federal Reserve Bank of New York dan menjatuhkan sanksi kepada sejumlah perwira senior serta perusahaan yang terkait dengan militer.

Pada 2022, Kongres AS mengizinkan pemberian bantuan nonmiliter kepada kelompok oposisi. Program tersebut mencakup pendanaan sistem peringatan dini serangan udara serta insentif bagi personel militer Myanmar yang bersedia membelot.

Namun, sebagian besar program tersebut dipangkas dalam perombakan bantuan luar negeri oleh pemerintahan Trump pada tahun sebelumnya. Informasi itu merujuk pada keterangan empat pejabat aktif dan mantan pejabat serta korespondensi Departemen Luar Negeri dengan Kongres yang ditelaah Reuters.

Departemen Luar Negeri AS menyatakan bahwa komunikasi dengan pemerintahan militer Myanmar tidak mengurangi hubungan Washington dengan kelompok-kelompok lain di negara tersebut. AS juga menyebut tetap memberikan bantuan ke wilayah yang berada di luar kendali militer, meskipun tidak merinci bentuk bantuan yang disalurkan.

Perubahan kebijakan ini mendapat kritik dari anggota Kongres AS. Gregory Meeks, anggota Partai Demokrat yang menjadi tokoh senior partainya di Komite Urusan Luar Negeri DPR AS, menilai pendekatan tersebut bertentangan dengan nilai dan kepentingan Washington.

“Dengan menjalin hubungan dengan Min Aung Hlaing, sementara gagal menerapkan sanksi yang diwajibkan Kongres dan menyalurkan dana demokrasi yang telah dialokasikan, Menteri Luar Negeri (Marco) Rubio telah menyerahkan kepemimpinan AS dan memberikan legitimasi internasional yang lebih besar kepada rezim pembunuh ini,” kata Meeks dalam pernyataan kepada Reuters.

Baca Juga: Kepercayaan Konsumen Thailand Turun, Banjir dan Biaya Hidup Jadi Beban

Myanmar Gunakan Pelobi untuk Mendapatkan Dukungan di Washington

Pemerintahan Myanmar yang terbentuk setelah pemilu yang dikritik kelompok HAM sebagai proses semu juga berupaya memperkuat posisinya di Washington dengan menggunakan jasa pelobi.

Pada April, Roger Stone, penasihat lama Trump, mulai menjadi konsultan bagi DCI Group untuk mewakili Kementerian Informasi Myanmar. Informasi tersebut tercantum dalam dokumen pendaftaran berdasarkan Foreign Agents Registration Act, aturan AS mengenai pendaftaran pihak yang bekerja atas nama kepentingan asing.

Stone pernah dinyatakan bersalah pada 2019 karena menghalangi penyelidikan Kongres terkait campur tangan Rusia dalam pemilu AS 2016. Trump kemudian memberikan pengampunan kepadanya.

Dalam buletin yang diedarkan pada Juni, DCI memperingatkan bahwa Washington berisiko kehilangan kesempatan mengakses mineral penting jika tidak menjalin hubungan dengan Myanmar.