AS Perketat Ekspor Chip AI ke China, Indonesia Masuk Daftar Negara Berisiko



KONTAN.CO.ID - Pemerintah Amerika Serikat (AS) memperketat pembatasan ekspor chip kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) canggih ke China.

Kebijakan baru pemerintahan Presiden Donald Trump ini menyasar pengiriman chip ke sejumlah pusat data di luar China yang dinilai berisiko menjadi jalur pengalihan teknologi ke perusahaan-perusahaan Negeri Tirai Bambu.

Melansir Reuters, Departemen Perdagangan AS pada Senin (16/11/2026) mengumumkan aturan yang membatasi pengiriman chip canggih ke pusat data di sejumlah negara, termasuk Thailand dan Malaysia.


Baca Juga: Elon Musk hingga Trump Dukung Jensen Huang Kembali, Ini Sikap Dewan Nvidia

Perusahaan pusat data di luar AS yang memasok kapasitas komputasi dalam jumlah signifikan kepada perusahaan berkantor pusat di China juga diwajibkan mengantongi lisensi ekspor AS.

Kebijakan tersebut muncul di tengah meningkatnya pengawasan terhadap upaya pemerintah AS mencegah teknologi semikonduktor strategis digunakan oleh perusahaan China.

Selama ini, sejumlah perusahaan China disebut memanfaatkan kapasitas komputasi pusat data di negara lain untuk melatih model AI mereka.

Aturan baru itu mengidentifikasi Singapura, Thailand, Malaysia, Indonesia, dan Brasil sebagai negara yang dinilai memiliki risiko lebih tinggi menjadi jalur pengalihan chip canggih ke China.

Pengiriman chip yang masuk dalam cakupan aturan ke lima negara tersebut kini memerlukan lisensi ekspor dari AS.

Namun, ketentuan itu tidak berlaku bagi perusahaan AS yang mengoperasikan pusat data di kelima negara tersebut.

Baca Juga: Harga Emas Stabil di Level Terendah 1 Tahun pada Pagi Ini (17/11), Dolar AS Perkasa

Pusat data di luar negeri yang menyediakan kapasitas komputasi dalam jumlah signifikan kepada perusahaan yang berkantor pusat di China harus mengajukan lisensi ekspor AS dalam waktu 90 hari agar dapat melanjutkan layanan. Jika tidak memenuhi persyaratan, mereka berisiko menghadapi pembatasan ekspor lebih lanjut.

Aturan tersebut juga membatasi pengiriman chip ke pusat data dengan kapasitas komputasi di atas ambang batas tertentu.

Sementara itu, sistem yang digunakan perusahaan ritel daring dan media sosial dikecualikan karena dinilai tidak menimbulkan ancaman keamanan nasional yang sama.

Ketua Komite Khusus DPR AS untuk China John Moolenaar mengatakan, kebijakan tersebut menunjukkan keseriusan Washington dalam menutup celah pengendalian ekspor yang selama ini dimanfaatkan China.

"Aturan ini mengirimkan pesan bahwa Amerika serius menutup celah berbahaya dalam pengendalian ekspor yang telah dieksploitasi China selama bertahun-tahun," kata Moolenaar dalam sebuah pernyataan.

Baca Juga: El Nino Pangkas Curah Hujan Indonesia hingga 50%, Kebakaran Hutan Meluas

Kebijakan ini diumumkan menjelang pertemuan Trump dengan Presiden China Xi Jinping pada Kamis di Shenzhen, China. Keduanya dijadwalkan bertemu di tengah rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC pekan ini.

Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick turut mendampingi Trump dalam kunjungan ke Asia tersebut. Posisi Lutnick sebelumnya mendapat sorotan setelah muncul kritik terhadap pengawasan Departemen Perdagangan atas kebijakan ekspor chip ke China.

Reuters melaporkan, sejumlah pejabat senior Gedung Putih sempat membahas kemungkinan pencopotan Lutnick. Namun, Trump mengatakan tidak berencana mengganti menteri tersebut.

Trump juga menyebut perbedaan pandangan di pemerintahannya mengenai hubungan dengan China sebagai sesuatu yang dapat diterima.

"Yang satu ingin bersahabat dengan China dan yang lain ingin berselisih dengan China. Keduanya dapat diterima, tetapi memiliki pandangan yang berbeda," ujar Trump.

Baca Juga: Nike Resmi Jadi Pemasok Bola UEFA, Adidas Kehilangan Kemitraan Eksklusif

Di sisi lain, Departemen Perdagangan AS menyatakan aturan baru tersebut disusun oleh Departemen Keuangan dan Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih. Kedua lembaga itu juga disebut mengarahkan penerbitan kebijakan tersebut.

Menteri Keuangan AS Scott Bessent sebelumnya mengatakan empat lembaga pemerintah telah mendukung usulan memasukkan perusahaan komputasi awan Singapura, Megaspeed, ke dalam daftar hitam perdagangan AS.

Namun, Departemen Perdagangan yang berwenang mengambil keputusan belum menyetujui usulan tersebut.

Megaspeed menjadi sorotan dalam penyelidikan terkait dugaan pengalihan chip AI canggih ke China. Perusahaan itu merupakan mitra Nvidia yang menyewakan kapasitas komputasi melalui pusat datanya.

Dalam pernyataan pada 15 November, Megaspeed menegaskan telah mematuhi seluruh peraturan dan ketentuan yang berlaku, termasuk persyaratan pengendalian ekspor AS.

Aturan terbaru ini juga secara resmi mencabut kebijakan pemerintahan Joe Biden yang membatasi akses global terhadap chip AI melalui persyaratan lisensi.

Baca Juga: Gareth Bale Berpeluang Akuisisi Sevilla, Investor Baru Harus Siapkan Rp1,69 Triliun

Departemen Perdagangan AS sebelumnya menyatakan tidak akan menerapkan aturan tersebut pada awal 2025 dan berencana menggantinya. Namun, pencabutan baru dilakukan pada Senin.

Mantan pejabat Departemen Perdagangan AS Kate Koren menilai aturan baru tersebut berpotensi memberikan dampak lebih besar terhadap akses China ke teknologi AI dibandingkan sekadar memasukkan satu perusahaan ke dalam daftar hitam perdagangan.

"Pengungkapan pekan lalu membuat argumen tersebut dipertanyakan, dan pendulum kini bergerak ke arah pengendalian ekspor yang lebih ketat," kata Koren.

Nvidia, yang sebelumnya menentang aturan pembatasan akses global pada era Biden, menolak berkomentar mengenai kebijakan baru tersebut.