KONTAN.CO.ID - Departemen Keuangan Amerika Serikat (AS) menyatakan akan memperketat pengawasan terhadap praktik nilai tukar negara-negara mitra dagang, termasuk intervensi untuk menahan pelemahan maupun penguatan mata uang terhadap dolar AS. Namun, dalam laporan terbarunya, AS tidak menuding satu pun mitra dagang utama melakukan manipulasi mata uang. Dalam laporan setengah tahunan mengenai kebijakan mata uang global yang dirilis Kamis (29/1/2026), Departemen Keuangan AS menyebut tidak ada negara mitra dagang utama yang memenuhi seluruh tiga kriteria untuk analisis lanjutan praktik nilai tukar selama paruh kedua 2024 hingga enam bulan pertama 2025.
Baca Juga: Dolar AS Berpotensi Catat Penurunan Mingguan Kedua pada Jumat (30/1/2026) Meski demikian, Thailand ditambahkan ke dalam daftar pemantauan (
monitoring list) karena meningkatnya surplus transaksi berjalan global negara tersebut serta surplus perdagangannya dengan AS. Dengan penambahan Thailand, total negara dalam daftar pemantauan kini menjadi 10 ekonomi, yakni China, Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Singapura, Vietnam, Jerman, Irlandia, Swiss, serta Thailand. Selama ini, laporan mata uang AS berfokus pada indikasi apakah suatu negara melakukan intervensi sepihak untuk menahan penguatan mata uang terhadap dolar demi menjaga daya saing ekspor. Namun ke depan, Departemen Keuangan AS menyatakan akan memperluas cakupan pengawasan. “Ke depan, kami akan memantau lebih luas sejauh mana negara-negara yang memilih untuk meredam pergerakan nilai tukar melakukannya untuk menahan tekanan pelemahan mata uang, sebagaimana mereka menahan tekanan penguatan,” tulis laporan tersebut.
Baca Juga: Trump Akan Umumkan Calon Ketua The Fed Jumat Ini, 4 Nama Ini Dijagokan Tidak Menyasar Negara Tertentu Menanggapi pertanyaan apakah perubahan ini ditujukan untuk menyoroti praktik nilai tukar Jepang di tengah pelemahan yen, seorang pejabat Departemen Keuangan AS menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak dimaksudkan untuk menyasar negara tertentu. Menurutnya, langkah ini bertujuan memperkaya analisis pada laporan-laporan mendatang, khususnya dalam periode ketika dolar AS melemah terhadap mata uang utama dunia. Laporan berikutnya dijadwalkan terbit pada November 2026 dan mencakup paruh kedua 2025. Departemen Keuangan AS, lanjut pejabat tersebut, akan menilai apakah intervensi negara-negara untuk menahan pelemahan mata uang terhadap dolar dilakukan secara simetris dengan upaya menahan penguatan, atau justru kurang agresif.
Baca Juga: Presiden Meksiko Minta Korea Selatan Tambah Konser BTS, Ini Alasannya Jepang sendiri tengah menghadapi tekanan pelemahan yen. Pemerintah di Tokyo sejauh ini mengandalkan komunikasi kebijakan yang terukur untuk mendorong penguatan yen tanpa melakukan intervensi besar-besaran di pasar. Langkah Jepang tersebut disebut mendapat dukungan diam-diam dari otoritas AS, setelah Federal Reserve New York pekan lalu melakukan pengecekan nilai tukar dolar/yen yang kerap dipandang sebagai sinyal awal potensi intervensi. Namun, Menteri Keuangan AS Scott Bessent menegaskan bahwa AS “sama sekali tidak” melakukan intervensi untuk menopang yen. Kebijakan Lain Ikut Diawasi Selain intervensi pasar valuta asing, Departemen Keuangan AS juga akan menganalisis kebijakan pemerintah lain yang berpotensi memengaruhi nilai tukar, seperti kontrol modal, kebijakan makroprudensial, serta penggunaan kendaraan investasi pemerintah atau dana pensiun.
Baca Juga: Dunia 2026: Ini 10 Risiko Global Terbesar yang Ancam Kehidupan Manusia AS juga akan mencermati penggunaan swap valuta asing untuk mensterilkan dampak intervensi pasar spot, termasuk posisi net forward mitra dagang. Sebagai catatan, tiga kriteria utama AS dalam menilai manipulasi mata uang meliputi: surplus perdagangan dengan AS minimal US$15 miliar, surplus transaksi berjalan global di atas 3% dari PDB, serta pembelian valuta asing bersih satu arah yang persisten hingga mencapai 2% dari PDB. Negara yang memenuhi dua dari tiga kriteria tersebut otomatis masuk daftar pemantauan. Dalam laporan ini, AS kembali tidak menetapkan China sebagai manipulator mata uang, meskipun mengakui adanya tekanan pelemahan terhadap yuan.
Namun, Departemen Keuangan AS menyoroti kurangnya transparansi China dalam kebijakan dan praktik nilai tukarnya. “Kurangnya transparansi ini tidak akan menghalangi Departemen Keuangan untuk menetapkan China sebagai manipulator mata uang di masa depan apabila terdapat bukti bahwa Beijing melakukan intervensi baik secara formal maupun informal untuk menahan penguatan yuan,” tegas laporan tersebut.
