KONTAN.CO.ID - Pemerintah Amerika Serikat (AS) menyetujui ekspor sekitar 879.000 chip kecerdasan buatan (
artificial intelligence/AI) buatan Nvidia dan Advanced Micro Devices (AMD) ke sejumlah perusahaan China selama periode Desember 2025 hingga Mei 2026. Melansir
Reuters, persetujuan tersebut diberikan oleh Departemen Perdagangan AS. Data ini diungkapkan Komite Urusan Luar Negeri DPR AS pada Kamis (19/11/2026), di tengah meningkatnya sorotan terhadap kebijakan ekspor teknologi canggih Washington ke Beijing. Dari total chip yang disetujui, sebanyak 75.000 unit dialokasikan untuk Alibaba, 150.000 unit untuk Tencent, 43.000 unit untuk Baidu, dan 4.000 unit untuk BYD.
Baca Juga: Inflasi AS Masih Tinggi, Pejabat The Fed Sinyalkan Kenaikan Suku Bunga Lagi Keempat perusahaan tersebut tercantum dalam daftar Pentagon sebagai perusahaan yang diduga memiliki keterkaitan dengan militer China. Meski demikian, belum diketahui berapa banyak dari persetujuan tersebut yang benar-benar berujung pada pengiriman chip ke China. Dokumen yang dirilis menunjukkan perusahaan-perusahaan mengajukan izin ekspor lebih dari 3,4 juta chip selama periode tersebut. Chip yang tercakup dalam persetujuan itu antara lain Nvidia H200 dan MI325X, produk AMD yang memiliki kemampuan komputasi AI tingkat lanjut. Pengungkapan data perizinan ekspor ini menjadi perhatian karena pemerintahan Presiden Donald Trump tengah menghadapi tekanan politik untuk memperketat pengawasan terhadap transfer teknologi AI ke China. Sorotan tersebut turut meningkat setelah muncul pemberitaan mengenai dugaan hubungan mantan CEO Nvidia Jensen Huang dengan seseorang yang dituduh sebagai mata-mata China.
Baca Juga: Harga Emas Menuju Minggu Terburuk Sejak Maret, Ekspektasi Kenaikan Suku Bunga Naik Kasus penyelundupan chip AI Nvidia ke China yang sebelumnya terungkap juga memperbesar desakan agar pemerintah AS mengambil sikap lebih tegas terhadap potensi ancaman teknologi dari Beijing. Departemen Perdagangan AS menyatakan kebijakan pemberian izin ekspor H200 mengacu pada aturan yang diterbitkan dalam Federal Register pada Januari 2026. Aturan tersebut menetapkan persyaratan tambahan terkait keamanan nasional bagi pemohon izin agar pengajuan mereka dapat dipertimbangkan secara kasus per kasus, bukan langsung ditolak. Chris McGuire, mantan pejabat AS sekaligus pakar persaingan teknologi AS-China menilai, besarnya alokasi chip kepada perusahaan yang masuk daftar Pentagon menimbulkan pertanyaan mengenai proses evaluasi keamanan nasional. "Fakta bahwa lebih dari 30% chip AI yang dikirim ke China dialokasikan kepada perusahaan yang telah ditetapkan Departemen Perang sebagai perusahaan militer China sungguh mencengangkan," ujarnya. Menurut McGuire, kondisi tersebut memunculkan keraguan apakah Departemen Perdagangan telah melakukan peninjauan keamanan nasional secara serius sebelum menyetujui lisensi ekspor tersebut.
Baca Juga: Inflasi Inti Jepang Naik 2,2% di Oktober 2026, Perkuat Ekspektasi Kenaikan Suku Bunga Nvidia menyatakan persetujuan ekspor diberikan dengan persyaratan ketat dan volume terbatas. Perusahaan tersebut juga menegaskan bahwa meskipun telah menerima sejumlah lisensi, Nvidia kemudian menghentikan pengiriman chip H200 ke China. Sementara itu, AMD menyatakan tetap mematuhi ketentuan pengendalian ekspor AS dan menerapkan prosedur kepatuhan yang ketat di seluruh kegiatan operasional globalnya. Alibaba, Tencent, Baidu, BYD, Departemen Perdagangan AS, dan Kedutaan Besar China di Washington belum memberikan tanggapan atas permintaan komentar. Pengungkapan Data Ekspor Paling Rinci Sebelumnya, pemerintahan Presiden AS Joe Biden membatasi akses China terhadap chip AI canggih karena khawatir teknologi tersebut dapat memperkuat kemampuan militer Beijing sekaligus mengikis keunggulan AS di bidang kecerdasan buatan. Namun, pada Desember 2025, Trump memberikan lampu hijau bagi Nvidia untuk mengekspor chip H200 ke China.
Baca Juga: Putusan ICJ: Myanmar Lakukan Genosida terhadap Rohingya Kebijakan tersebut melonggarkan pembatasan ekspor yang diberlakukan pada era Biden dan menuai kritik dari sejumlah pihak di AS yang menginginkan sikap lebih keras terhadap China. Meski izin telah diberikan, realisasi pengiriman chip tersebut sempat menjadi tanda tanya. Pada Mei 2026,
Reuters melaporkan pemerintah AS telah memberikan izin kepada sekitar 10 perusahaan untuk membeli H200, tetapi belum ada pengiriman yang dilakukan saat itu. Dalam kesaksian di hadapan komite pada Juli 2026, pejabat Departemen Perdagangan Jeffrey Kessler menyatakan pengiriman telah dimulai, tetapi jumlahnya masih sangat terbatas.
Reuters kemudian melaporkan sejumlah perusahaan internet besar China masing-masing telah memperoleh sekitar 10.000 chip H200, mengutip sumber yang mengetahui persoalan tersebut.
Baca Juga: Begini Mekanisme Pemilihan Presiden FIFA, Ada Aturan Dua Pertiga Suara Ketua Komite Urusan Luar Negeri DPR AS Brian Mast menyebut pengungkapan data tersebut sebagai informasi publik paling terperinci sepanjang sejarah penerapan Export Control Reform Act. Undang-undang yang disahkan pada 2018 itu memperluas kewenangan Departemen Perdagangan AS untuk membatasi ekspor teknologi sensitif dengan alasan keamanan nasional.