​​KONTAN.CO.ID – TEHERAN. Iran mengancam akan memberikan respons “menghancurkan” jika Amerika Serikat (AS) kembali menjatuhkan ancaman baru terhadap Teheran.

Ancaman tersebut muncul setelah Menteri Keuangan AS Scott Bessent menyatakan Washington akan memberlakukan sanksi keuangan terberat dalam sejarah.

Bessent mengatakan, rincian sanksi terhadap Iran akan diumumkan pada Senin (24/8/2026).

Baca Juga: Wabah Ebola di Kongo Makin Parah, Korban Tewas Tembus 2.500 Orang

Langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari peringatan Presiden AS Donald Trump mengenai konsekuensi ekonomi bagi negara mana pun yang memberikan “bantuan dalam bentuk apa pun” kepada Iran.

Kepala Staf Angkatan Bersenjata Iran Mayor Jenderal Ali Abdollahi mengatakan, Iran telah menyiapkan respons luas terhadap ancaman tersebut.

“Dengan kesiapan di darat, laut, udara, pertahanan udara, dan dunia maya, angkatan bersenjata Iran akan merespons ancaman baru musuh dengan respons yang menghukum dan menghancurkan,” kata Abdollahi, seperti dikutip media Iran, Jumat (21/8).

Ketua Parlemen Iran Mohammad Baqer Qalibaf, yang juga merupakan negosiator utama Iran dalam pembicaraan yang dimediasi dengan AS mengatakan, Washington tampaknya menyadari bahwa mereka tidak dapat memenangkan konfrontasi militer secara langsung.

“Kita harus menyusun rencana untuk menghadapi sanksi yang tidak adil tersebut sehingga kita dapat mengatasinya,” kata Qalibaf saat berada di negara tetangga Irak.

Ia menuduh AS dan Israel menggunakan perang ekonomi dan “perang kognitif” terhadap Iran.

Baca Juga: Dolar AS Loyo, Mata Uang Emerging Market Cetak Rekor Tertinggi

AS Siapkan Tekanan Ekonomi Maksimal

Bessent mengatakan sanksi baru tersebut bertujuan memberikan tekanan maksimum kepada Iran dan bahkan menggulingkan pemerintahan di Teheran.

“Kami akan meruntuhkan rezim ini. Sudah waktunya bagi sekutu kami dan seluruh dunia untuk mengambil keputusan,” ujar Bessent kepada CNBC.

Ia menyebut blokade laut yang diberlakukan kembali terhadap Iran pada Juli serta sanksi baru tersebut sebagai kombinasi “satu-dua pukulan”.

Namun, Bessent menilai tekanan ekonomi maksimal tidak serta-merta harus mendorong kenaikan harga minyak secara signifikan.

Baca Juga: Steadfast Group Terima Tawaran Akuisisi Senilai A$ 7,7 Miliar dari Konsorsium AS

“Saya tidak yakin mengapa harga minyak melonjak karena hal ini. Jika kami menerapkan tekanan ekonomi maksimum, kemungkinan besar tidak akan ada dimulainya kembali konflik berskala besar,” katanya.

Meski demikian, harga minyak masih berada di jalur kenaikan mingguan kedua karena kekhawatiran terhadap gangguan ekspor energi dari kawasan Teluk.

Lalu lintas kapal di Selat Hormuz juga terus menurun. Data Kpler menunjukkan hanya tujuh kapal komoditas yang melintasi selat tersebut pada Kamis, atau separuh dari jumlah pada hari sebelumnya. Angka itu jauh di bawah lebih dari 130 kapal per hari sebelum perang.

Selat Hormuz merupakan jalur strategis bagi perdagangan energi global. Sebelum perang dimulai, sekitar seperlima minyak yang diperdagangkan di dunia melewati jalur tersebut.

China Jadi Perhatian

Tekanan AS terhadap Iran juga berpotensi berdampak terhadap China. Penawaran minyak mentah Iran kepada pembeli di China telah menurun sejak AS kembali memberlakukan blokade terhadap pelabuhan Iran pada pertengahan Juli, menurut sumber perdagangan yang dikutip Reuters.

China menyerap lebih dari 80% minyak Iran yang dikirim melalui laut berdasarkan data Kpler 2025.

Baca Juga: Mata Uang Negara Berkembang Cetak Rekor, Dolar AS Tertekan

Bessent mengisyaratkan bahwa Washington dapat menargetkan negara-negara yang tetap melakukan transaksi dengan Iran, termasuk China.

“Perlu diingat bahwa China mendapatkan 50% energinya dari kawasan Teluk. Jadi, akan sangat menguntungkan bagi mereka untuk mengikuti program ini,” kata Bessent.

Kedutaan Besar China di Washington menanggapi bahwa sanksi dan tekanan tidak akan membantu menyelesaikan masalah dan menyerukan penyelesaian melalui jalur diplomasi.

Sementara itu, peningkatan sanksi juga membawa risiko bagi sekutu AS di kawasan Teluk. Fasilitas energi dan instalasi desalinasi air di negara-negara tersebut telah menjadi sasaran serangan Iran, padahal fasilitas tersebut penting untuk pasokan energi dan kebutuhan air minum.

Iran sendiri telah menghadapi sanksi ekonomi berat selama hampir 50 tahun sejak Revolusi Islam 1979.

Sanksi tersebut telah berkontribusi terhadap tekanan ekonomi, termasuk inflasi tinggi, pelemahan mata uang, kekurangan energi, dan kerusakan infrastruktur.

Baca Juga: UBS Global Wealth Prediksi Indeks S&P Global Sentuh 8.100 di Akhir 2026

Perang yang berlangsung hampir enam bulan ini juga telah menewaskan ribuan orang dan mengganggu arus perdagangan energi global.

Dua kesepakatan gencatan senjata yang diumumkan AS dan Iran pada April dan Juni sebelumnya juga gagal bertahan.