AS Siapkan Standar Baru Stablecoin, Transparansi Cadangan Jadi Perhatian



KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Transparansi cadangan aset menjadi salah satu fokus penguatan regulasi stablecoin di Amerika Serikat (AS) melalui Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins Act (GENIUS Act).

Aturan yang diterbitkan Office of the Comptroller of the Currency (OCC) pada 21 Oktober 2026 itu mencakup persyaratan cadangan aset, mekanisme penebusan, audit, hingga manajemen risiko penerbit stablecoin. Ketentuan tersebut dijadwalkan mulai berlaku pada 18 Januari 2027. Penguatan aturan ini juga sejalan dengan langkah Federal Reserve yang mengusulkan kerangka pengawasan bagi penerbit stablecoin di bawah kewenangannya. Proposal yang dipublikasikan melalui Federal Register pada 29 September 2026 itu mencakup ketentuan cadangan aset, permodalan, dan manajemen risiko.

Baca Juga: BI Rate Naik, Rupiah Spot Menguat 0,13% ke Rp 18.232 per Dolar AS, Rabu (18/11) Direktur Operasional Bittime, Ryan Lymn menilai, penguatan regulasi tersebut menunjukkan semakin pentingnya tata kelola untuk menjaga kepercayaan pengguna terhadap stablecoin. Terlebih, instrumen ini memiliki fungsi sebagai alat transaksi sekaligus penghubung antara sistem keuangan konvensional dan teknologi blockchain. "Stablecoin memiliki peran penting dalam ekosistem aset digital, terutama sebagai instrumen transaksi dan penghubung antara sistem keuangan tradisional dengan teknologi blockchain," ujar Ryan dalam keterangan resmi, Rabu (18/11/2026). Menurut Ryan, kejelasan aturan juga diperlukan untuk memastikan pengelolaan cadangan dan transparansi penerbit menjadi perhatian regulator. Dengan begitu, perlindungan konsumen dapat berjalan seiring dengan perkembangan inovasi keuangan berbasis aset digital. Perkembangan regulasi di AS turut menjadi perhatian bagi industri aset digital di negara lain, termasuk Indonesia. Di dalam negeri, pengawasan perdagangan aset keuangan digital, termasuk aset kripto, berada di bawah kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kerangka pengawasan tersebut antara lain mengacu pada Peraturan OJK (POJK) Nomor 27 Tahun 2024 yang diperbarui melalui POJK Nomor 23 Tahun 2025. Selain itu, OJK menerbitkan Peraturan Anggota Dewan Komisioner (PADK) Nomor 3 Tahun 2026 yang mulai berlaku pada 1 September 2026. Ryan menilai, kepastian regulasi diperlukan agar inovasi produk aset digital tidak mengabaikan aspek tata kelola dan perlindungan konsumen. Menurutnya, penguatan aturan juga perlu diimbangi dengan edukasi agar masyarakat memahami karakteristik instrumen yang digunakan. "Regulasi yang jelas dapat membantu menciptakan lingkungan industri yang lebih terstruktur. Namun, inovasi juga perlu berjalan seiring dengan penguatan tata kelola dan edukasi konsumen agar perkembangan aset digital dapat berlangsung secara berkelanjutan" jelas Ryan.


Baca Juga: Harga Emas dan Perak Semakin Anjlok, Dolar AS Jadi Pemberat Selain stablecoin, perkembangan industri aset digital juga ditandai dengan meningkatnya perhatian terhadap tokenisasi aset atau tokenized real-world assets (RWA). Teknologi blockchain memungkinkan representasi digital dari berbagai aset keuangan, termasuk saham perusahaan publik. Namun, Ryan menilai aset yang ditokenisasi tidak serta-merta memberikan hak yang sama dengan kepemilikan aset secara langsung. Perbedaan mekanisme dan karakteristik produk tersebut membuat pemahaman terhadap hak pengguna serta risiko instrumen menjadi penting sebelum melakukan transaksi. "Tokenisasi membuka akses terhadap aset keuangan global. Namun, pengguna perlu memahami bahwa tokenized stocks memiliki hak dan risiko yang berbeda dari kepemilikan saham secara langsung" pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News