KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Departemen Perdagangan AS dan lembaga pemerintah lainnya telah menyetujui sekitar 69,9% permintaan persetujuan lisensi ekspor yang melibatkan China pada tahun anggaran 2022.

Lebih lanjut, Sekretaris Perdagangan untuk Industri dan Keamanan Alan F. Estevez akan memberi tahu Komite Urusan Luar Negeri DPR bahwa pemerintah AS menolak atau mengembalikan tanpa tindakan sekitar 30,1% persen dari aplikasi lisensi tersebut.

"Persetujuan lisensi apa pun yang melibatkan (China) tidak ada celah dalam kontrol kami," kata Estevez seperti dikutip dari Reuters, Selasa (28/2).

Ia menambahkan lisensi untuk China memiliki waktu pemrosesan rata-rata sekitar 77 hari, yang jauh lebih lama daripada waktu pemrosesan rata-rata sekitar 40 hari untuk semua kasus.

Baca Juga: Kim Jong Un Minta Rakyatnya Bersatu Agar Terhindar dari Krisis Pangan

Sementara itu, Biro Industri dan Keamanan (BIS) Departemen Perdagangan memiliki lebih dari 639 partai yang berbasis di Tiongkok dalam daftar hitam perdagangannya yang dikenal sebagai "Daftar Entitas" dan lebih dari 155 di antaranya ditambahkan selama Pemerintahan Biden.

“Perusahaan dalam Daftar Entitas dilarang menerima barang dan teknologi asal AS,” imbuhnya.

BIS juga memelihara Unverified List (UVL) yang memerlukan pemeriksaan untuk penggunaan teknologi AS. Estevez mengatakan BIS melakukan sekitar 1.151 pemeriksaan penggunaan akhir di sekitar 54 negara, di mana sekitar 75% pemeriksaan dianggap menguntungkan.

"Perubahan ini dirancang untuk mengatasi kekhawatiran terkait produksi semikonduktor canggih," kata Estevez. 

Ia juga menegaskan kontrol ini tidak dimaksudkan untuk menghentikan produksi semikonduktor warisan dan kontrol ini bukanlah alat proteksionisme ekonomi. Menurutnya, ini adalah alat keamanan nasional dan kebijakan luar negeri.

Baca Juga: China: Kehadiran AS di Selat Taiwan Mengancam Perdamaian Kawasan

BIS memperingatkan pada bulan Oktober bahwa pengguna yang tidak terverifikasi dapat dipindahkan ke Daftar Entitas yang lebih ketat. Estevez mengatakan telah menghapus 25 dari 28 entitas dari daftar yang belum diverifikasi setelah pemeriksaan pada akhir 2022. 

“Kerja sama ini berlanjut pada 2023, tetapi kami terus memantau kerja sama dengan cermat,” pungkasnya.

Editor: Tendi Mahadi