KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah Amerika Serikat (AS) dilaporkan menunda langkah memasukkan startup kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) asal China, DeepSeek, produsen chip memori ChangXin Memory Technologies (CXMT), serta lebih dari 100 perusahaan lain ke dalam daftar hitam perdagangan (Entity List).

Menurut dua sumber yang mengetahui masalah tersebut, keputusan itu diambil di tengah upaya pemerintahan Presiden Donald Trump untuk menghindari eskalasi ketegangan dengan Beijing.

Padahal, DeepSeek, CXMT, dan sejumlah perusahaan lainnya telah disetujui oleh komite antarlembaga pemerintah AS pada tahun lalu untuk dimasukkan ke dalam Entity List yang dikelola Departemen Perdagangan AS. Namun, hingga kini daftar tersebut belum dipublikasikan.

Baca Juga: Perang AS-Iran Membebani Ekonomi G7, Namun Trump Lolos dari Kritik

Keputusan tersebut menjadi sorotan karena untuk pertama kalinya terungkap bahwa terdapat lebih dari 100 perusahaan yang masih menunggu untuk dimasukkan secara resmi ke dalam daftar hitam perdagangan Amerika Serikat.

DeepSeek Dituduh Dukung Operasi Militer China

DeepSeek menjadi perhatian dunia teknologi setelah meluncurkan model AI berbiaya rendah pada Januari 2025 yang mengguncang industri global.

Seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri AS sebelumnya menyebut DeepSeek mendukung operasi militer dan intelijen China. Selain itu, perusahaan tersebut juga diduga mencoba menggunakan perusahaan cangkang di Asia Tenggara untuk memperoleh akses secara ilegal terhadap chip canggih buatan Amerika Serikat.

Pada tahun ini, perusahaan AI Anthropic juga mengungkap telah menemukan upaya DeepSeek bersama dua laboratorium AI China lainnya untuk secara tidak sah mengekstraksi kemampuan dari platform Claude AI guna meningkatkan model AI mereka sendiri.

Sementara itu, OpenAI juga telah memperingatkan para pembuat kebijakan di AS bahwa DeepSeek menargetkan model-model AI miliknya.

CXMT Pernah Ditetapkan sebagai Perusahaan Militer China

ChangXin Memory Technologies (CXMT), produsen chip memori terbesar di China, sebelumnya telah ditetapkan sebagai perusahaan militer China oleh Departemen Pertahanan AS pada era pemerintahan Joe Biden.

Departemen Perdagangan AS bahkan telah mempertimbangkan untuk memasukkan CXMT ke dalam Entity List sejak lebih dari satu tahun lalu.

Perusahaan yang masuk dalam daftar tersebut tidak dapat menerima pengiriman barang, perangkat lunak, maupun teknologi dari perusahaan AS tanpa lisensi khusus yang kemungkinan besar akan ditolak.

Baca Juga: Gencatan Senjata AS-Iran Segera Diumumkan, Perdamaian Permanen Masih Dinegosiasikan

China Kritik Kebijakan AS

Menanggapi isu tersebut, Kementerian Luar Negeri China meminta Amerika Serikat menghentikan praktik mempolitisasi isu ekonomi dan teknologi.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, mengatakan: "Amerika Serikat harus menghentikan upaya mempolitisasi, menjadikan sebagai alat, dan mempersenjatai isu-isu ekonomi, perdagangan, serta teknologi."

"China secara konsisten menentang penafsiran yang terlalu luas oleh Amerika Serikat terhadap konsep keamanan nasional dan penyalahgunaan langkah-langkah pengendalian ekspor, seperti Entity List, untuk membendung dan menekan perusahaan-perusahaan China," tambahnya.

Persaingan Teknologi AS-China Kian Memanas

Persaingan antara Amerika Serikat dan China dalam bidang teknologi, perdagangan, dan keamanan nasional terus meningkat.

Washington memanfaatkan tarif serta pembatasan ekspor untuk menekan kemajuan teknologi Beijing. Di sisi lain, China masih menguasai pasokan mineral tanah jarang (rare earth) yang sangat dibutuhkan industri pertahanan, otomotif, dan semikonduktor global.

Menurut Philip Luck, peneliti rantai pasok global di Center for Strategic and International Studies (CSIS), Amerika Serikat belum menambahkan perusahaan baru ke Entity List sejak Oktober tahun lalu. Jeda tersebut menjadi periode terpanjang dalam lebih dari satu dekade.

Luck mengibaratkan pengawasan melalui Entity List seperti permainan arcade "whack-a-mole".

"Entity List itu seperti permainan memukul tikus tanah (whack-a-mole), dan Anda harus terus memukul setiap kali mereka muncul." terangnya.

Baca Juga: Binance Terancam Kehilangan Izin di Uni Eropa Mulai Juli 2026

Ia menilai tidak adanya pembaruan daftar tersebut berpotensi memungkinkan teknologi Amerika Serikat sampai ke pihak-pihak yang dapat menggunakannya untuk melawan kepentingan AS.

Kebijakan Dagang Dinilai Mengalahkan Kepentingan Keamanan Nasional

Kevin Kurland, mantan pejabat Departemen Perdagangan AS, menilai kebijakan perdagangan kini lebih dominan dibandingkan instrumen keamanan nasional.

"Fakta bahwa Amerika Serikat belum memasukkan perusahaan mana pun ke dalam Entity List sejak Oktober menunjukkan bahwa kebijakan perdagangan telah mengesampingkan penggunaan instrumen penting untuk keamanan nasional," ujarnya.

Sumber lain menyebut sejumlah perusahaan China yang memasok komponen drone Rusia, termasuk drone yang ditemukan di Polandia pada September tahun lalu, sebenarnya telah dijadwalkan masuk ke dalam daftar hitam tersebut.

Selain itu, puluhan perusahaan China juga telah diidentifikasi menjual chip Nvidia yang dibatasi kepada berbagai universitas di China, namun hingga kini belum dimasukkan ke Entity List.

Menurut salah satu sumber, sedikitnya 75 entitas China yang bergerak di bidang produksi semikonduktor canggih, peralatan manufaktur semikonduktor, dan pengembangan model AI telah lolos pembahasan komite antarlembaga dan dijadwalkan masuk ke daftar hitam perdagangan.