KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah Amerika Serikat (AS) di bawah Presiden Donald Trump mengubah arah besar kebijakan pertahanannya. Dalam dokumen National Defense Strategy (NDS) 2026 yang dirilis Pentagon, China tidak lagi diposisikan sebagai prioritas utama ancaman keamanan, berbeda dengan satu dekade terakhir ketika Beijing disebut sebagai tantangan terbesar bagi kepentingan keamanan dan ekonomi AS. Sebaliknya, fokus utama strategi pertahanan terbaru AS kini diarahkan pada perlindungan wilayah domestik dan Belahan Barat (Western Hemisphere), sejalan dengan pendekatan Trump yang ingin menghidupkan kembali Doktrin Monroe—kebijakan abad ke-19 yang menolak campur tangan kekuatan luar di kawasan Amerika.
Dokumen setebal 34 halaman tersebut dirilis beberapa pekan setelah National Security Strategy Trump diumumkan, yang menekankan upaya “mengembalikan supremasi Amerika di Belahan Barat”.
Baca Juga: India Pangkas Tarif Impor Mobil Uni Eropa Jadi 40%, Sinyal Menuju Pakta Dagang Bebas Empat Prioritas Utama Pentagon
Dalam NDS terbaru, Pentagon menetapkan empat prioritas utama militer AS, yaitu:
- Melindungi wilayah domestik (homeland) dan Belahan Barat
- Mengurangi ketergantungan sekutu pada militer AS
- Memperkuat basis industri pertahanan
- Menghadapi China dengan pendekatan “kekuatan, bukan konfrontasi”
Pentagon secara tegas menyatakan bahwa AS tidak lagi akan menanggung kekurangan keamanan sekutu akibat pilihan kebijakan masing-masing negara. Dokumen itu menekankan bahwa hubungan dengan China kini akan dikelola melalui pendekatan “strength, not confrontation” atau kekuatan, bukan konfrontasi langsung.
Sekutu Diminta Menanggung Beban Lebih Besar
Salah satu perubahan paling signifikan adalah dorongan agar sekutu AS memikul tanggung jawab pertahanan yang lebih besar. Negara-negara NATO di Eropa disebut memiliki kapasitas ekonomi yang jauh melampaui Rusia. Karena itu, Washington menilai sekutu Eropa “sangat mampu” mengambil peran utama dalam pertahanan konvensional kawasan tersebut, termasuk memimpin dukungan terhadap pertahanan Ukraina, dengan dukungan AS yang lebih terbatas. Pendekatan serupa juga diarahkan ke Asia Pasifik, khususnya Korea Selatan dan Jepang.
Dampak ke Korea Selatan dan Jepang
Pentagon mengakui adanya ancaman militer langsung dari Korea Utara, yang kini memiliki kemampuan nuklir yang makin mampu menjangkau wilayah AS. Namun, dalam NDS disebutkan bahwa Korea Selatan dinilai sudah “mampu mengambil tanggung jawab utama dalam menangkal Korea Utara”, dengan dukungan AS yang lebih terbatas.
Baca Juga: Harga Emas Tembus US$5.000, Analis Cemas! Mengapa? Hal ini membuka kemungkinan penyesuaian atau pengurangan kehadiran pasukan AS di Semenanjung Korea, yang saat ini berjumlah sekitar 28.500 personel. Seoul sendiri telah menaikkan anggaran pertahanan 7,5% tahun ini, seiring tekanan dari Trump agar sekutu berbagi beban pertahanan lebih besar. Pemerintah Korea Selatan menegaskan bahwa pasukan AS tetap menjadi “inti” aliansi kedua negara. Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung juga menyatakan bahwa negaranya memiliki kapasitas pertahanan mandiri yang kuat di tengah situasi global yang makin tidak stabil.
Taiwan Tidak Disebut Secara Langsung
Menariknya, Taiwan tidak disebut secara eksplisit dalam NDS 2026. Pada NDS 2022 di era Presiden Joe Biden, Taiwan menjadi bagian penting dalam strategi menghadapi ambisi China di Indo-Pasifik. Namun dalam dokumen terbaru ini, Pentagon hanya menyatakan komitmen menjaga keseimbangan kekuatan militer yang menguntungkan di Indo-Pasifik tanpa menyebut Taiwan secara langsung. AS menegaskan tidak ingin “mendominasi, mempermalukan, atau mencekik China”, melainkan memastikan tidak ada pihak, termasuk China, yang bisa mendominasi AS maupun sekutunya. Pentagon juga menyebut akan membangun sistem pertahanan penangkal di sepanjang First Island Chain (rantai pulau pertama di Asia Timur) serta mendorong sekutu kawasan untuk berkontribusi lebih besar pada pertahanan kolektif.
Greenland, Venezuela, dan Timur Tengah
Dokumen ini juga menyinggung rencana pembangunan sistem pertahanan rudal “Golden Dome” untuk Amerika Utara, serta penyediaan akses militer dan komersial ke lokasi strategis seperti Greenland. Di Timur Tengah, Iran tetap ditegaskan tidak boleh mengembangkan senjata nuklir, sementara Israel disebut sebagai “model sekutu” yang akan terus diperkuat perannya.
Pergeseran Besar dari Era Biden
Di era Biden, China dan Rusia disebut sebagai “tantangan utama” keamanan AS. Namun dalam strategi terbaru, Rusia bahkan tidak lagi diposisikan sebagai ancaman langsung terhadap kepentingan AS. Sebaliknya, dokumen ini lebih banyak mengkritik kebijakan pemerintahan sebelumnya dan menekankan bahwa Eropa harus lebih mandiri dalam pertahanannya.
Implikasi bagi Indo-Pasifik
Pengamat geopolitik dari India, Harsh Pant, menilai strategi ini bukan berarti AS meninggalkan sekutunya di Indo-Pasifik, melainkan mengubah pola hubungan keamanan menjadi lebih seimbang.
Baca Juga: Jenderal China Dituduh Bocorkan Rahasia Nuklir AS, Apa Motifnya? Menurutnya, AS tetap mempertahankan kehadiran strategis di kawasan, tetapi tidak lagi “membayar seluruh tagihan keamanan” seperti sebelumnya. Bagi China, strategi ini bisa disalahartikan sebagai pelemahan komitmen AS. Padahal, esensinya tetap menjaga keseimbangan kekuatan di Indo-Pasifik agar China tidak menjadi kekuatan dominan.
Arah Baru Kebijakan Pertahanan AS
Secara keseluruhan, NDS 2026 menunjukkan perubahan paradigma besar: dari pendekatan global yang menempatkan China dan Rusia sebagai ancaman utama, menjadi strategi yang memprioritaskan keamanan domestik, Belahan Barat, dan pembagian beban pertahanan dengan sekutu. Bagi negara-negara Asia Pasifik, termasuk Korea Selatan, Jepang, dan secara tidak langsung Taiwan, strategi ini menjadi sinyal bahwa AS tetap hadir, tetapi dengan peran yang lebih selektif dan menuntut kemandirian sekutu yang lebih besar.
