KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Pemerintah telah menyampaikan wacana mengenakan pajak karbon sebesar Rp 75 per kilogram karbon dioksida ekuivalen (CO2e) atau satuan yang setara. Tujuannya, untuk mengurangi emisi karbon serta menjadi sumber baru penerimaan negara. Rencananya, kebijakan ini diterapkan mulai tahun depan. 

Asosiasi Aneka Keramik Indonesia (ASAKI) menolak wacana pengenaan pajak karbon karena dinilai akan berdampak pada penurunan daya saing industri di tengah gempuran impor keramik yang masih marak terjadi. 

Ketua umum ASAKI, Eddy Suyanto mengatakan, pihaknya menolak wacana Pemerintah mengenakan pajak karbon untuk industri karena akan berdampak pada penurunan daya saing industri. "Apalagi di tengah kondisi sulit krisis perekonomian akibat pandemi Covid-19," jelasnya kepada Kontan.co.id, Selasa (27/7). 

Eddy mengungkapkan, kondisi industri keramik saat ini masih menghadapi banyak tantangan dari berbagai sisi. Tantangan terbesar datang dari gempuran impor yang meningkat sejak awal tahun. Menurut data Asaki, importasi keramik naik hingga 45% dari Januari hingga Mei 2021. 

Baca Juga: Menperin ungkap upaya pemerintah tingkatkan industri penunjang infrastruktur

Eddy mengatakan, Asaki tidak bisa membayangkan manakala tax carbon diterapkan, tentu akan membuat produk impor semakin menguasai pasar domestik. 

"Di mana negara industri kuat seperti China, Amerika Serikat, dan India tidak menerapkan kebijakan ini. Rencana penerapan Tax Carbon ini ibaratnya membuat industri keramik sudah jatuh tertimpa tangga," kata Eddy. 

Tantangan lainnya datang dari negeri sendiri. Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)  melumpuhkan kegiatan bisnis bahan bangunan akibat penyekatan jalan dan penutupan toko di daerah. Padahal, bahan bangunan masuk sebagai sektor kritikal yang diizinkan pemerintah beroperasi 100%. 

Lantas, jika PPKM kembali diperpanjang, Eddy mengungkapkan, penurunan utilisasi industri tidak terelakkan akibat lumpuhnya kegiatan usaha bahan bangunan sepanjang bulan Juli 2021.

Asaki memproyeksikan, dengan adanya gangguan arus kas dan tidak tertampungnya hasil produksi di warehouse, menyebabkan industri menurunkan tingkat utlisasi yang diperkirakan akan menyusut menjadi 60% di Agutus 2021. Sebelumnya, rata-rata utilisasi industri keramik nasional berada di level 75%. 

Selanjutnya: Industri manufaktur beri 5 masukan perihal PPKM Darurat

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Noverius Laoli