KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) mendorong bank pembangunan daerah (BPD) naik kelas di tengah tekanan fiskal daerah. BPD diminta tidak lagi sekadar menjadi penyalur dana, tetapi berperan sebagai orkestrator keuangan daerah. Ketua Umum Asbanda, Agus H. Widodo, mengatakan peran BPD harus diperkuat seiring dinamika kebijakan fiskal, khususnya potensi tekanan terhadap Transfer ke Daerah (TKD). “Ke depan, kekuatan ekonomi daerah tidak hanya ditentukan oleh APBD, tetapi juga oleh kemampuan BPD dalam mengelola dan mengakselerasi aliran dana di daerah,” ujarnya dalam siaran pers, Kamis (16/4).
Agus menegaskan, BPD tidak bisa lagi hanya berfungsi sebagai lembaga intermediasi pasif atau tempat parkir dana pemerintah daerah. Menurutnya, BPD harus bertransformasi menjadi penggerak utama ekonomi daerah.
Baca Juga: Pengguna Bale by BTN Tembus 4 Juta Pengguna pada Kuartal I-2026 “BPD harus naik kelas menjadi orkestrator pengelolaan keuangan daerah, penjaga stabilitas likuiditas, sekaligus akselerator pertumbuhan ekonomi regional,” tegasnya. Ia menjelaskan, kebijakan transfer kas daerah memiliki implikasi besar terhadap likuiditas, kapasitas pembangunan, hingga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi di daerah. Di sisi lain, tekanan terhadap TKD dalam APBN dinilai berpotensi mempersempit ruang fiskal daerah dan menekan belanja pembangunan. Meski begitu, Agus melihat kondisi tersebut sebagai peluang bagi BPD untuk mengambil peran lebih besar. “Tantangan ini justru menjadi momentum bagi BPD untuk mengoptimalkan pengelolaan dana daerah, memperkuat intermediasi ke sektor produktif, serta membangun ekosistem ekonomi daerah yang lebih terintegrasi,” jelasnya. Dalam kesempatan tersebut, Asbanda juga menyoroti tiga fokus utama penguatan BPD ke depan. Pertama, penguatan tata kelola dan manajemen risiko guna meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik. Kedua, percepatan transformasi digital dan operasional untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan. Ketiga, memperkuat peran BPD dalam ekosistem daerah, termasuk dukungan terhadap UMKM dan sektor produktif. Agus menilai, di tengah keterbatasan fiskal, BPD memiliki posisi strategis sebagai solusi pembiayaan pembangunan daerah. “Di tengah keterbatasan fiskal, BPD adalah solusi, bukan sekadar pelengkap,” ujarnya.
Melalui forum ini, Asbanda berharap sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, regulator, dan industri perbankan daerah semakin kuat dalam mendorong peran BPD. “Kami optimistis BPD akan semakin mampu menjadi mitra strategis pemerintah daerah, penjaga stabilitas keuangan regional, serta motor pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” tutup Agus.
Baca Juga: BSI Sambut Positif Rencana OJK Hapus SLIK Kredit di Bawah Rp 1 Juta Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News 
