KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) mendorong pemerintah memberikan kesempatan yang setara bagi Bank Pembangunan Daerah (BPD) untuk terlibat dalam berbagai program dan transaksi pemerintah.

Ketua Umum Asbanda Agus Haryoto Widodo menegaskan, BPD tak meminta perlindungan dari kompetisi, melainkan kesempatan yang sama dengan bank lain sepanjang memenuhi standar teknologi, tata kelola, layanan dan manajemen risiko.

"Kami tidak meminta proteksi. Kami meminta level playing field. BPD harus siap berkompetisi melalui kualitas layanan, kapabilitas digital dan governance," ujar Agus dalam keterangannya, Jumat (21/8/2026)..

Baca Juga: BTN Siap Setor Balik Dana SAL pada September 2026, Likuiditas Dipastikan Terjaga

Agus bilang penguatan BPD sebagai Regional Development Bank penting karena BPD memiliki peran strategis dalam mendukung perekonomian daerah sekaligus menjaga ketahanan sistem keuangan nasional.

Hingga Juni 2026, total aset 27 BPD mencapai sekitar Rp 1.043 triliun. Sementara itu, kredit yang disalurkan mencapai sekitar Rp 673 triliun dengan Dana Pihak Ketiga (DPK) sekitar Rp 770 triliun.

Secara fundamental, Agus menilai kondisi BPD masih sehat. Namun, pertumbuhan fungsi intermediasi di tengah tekanan sumber pendanaan perlu diantisipasi agar tidak meningkatkan biaya dana atau cost of fund yang pada akhirnya dapat menghambat kemampuan BPD memberikan pembiayaan kompetitif.

"Likuiditas BPD bukan semata-mata persoalan neraca bank. Likuiditas BPD adalah bagian dari kapasitas pembangunan daerah," tegasnya.

Ia menjelaskan, BPD memiliki peran dalam pembiayaan berbagai kebutuhan ekonomi daerah, mulai dari UMKM, pangan, perumahan, kesehatan, pendidikan, transportasi hingga infrastruktur.

Selain itu, karakteristik likuiditas BPD juga erat dengan siklus fiskal daerah, Transfer ke Daerah (TKD), APBD serta transaksi dalam ekosistem pemerintah daerah.

Karena itu, Asbanda menilai perubahan desain fiskal maupun mekanisme penyaluran dana pemerintah perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap ketahanan ekosistem keuangan daerah.

Baca Juga: Batas Wewenang OJK dan KPPU Jadi Sorotan dalam Kasus Bunga Pindar

"Efisiensi kebijakan tetap penting. Namun kita juga perlu menjaga keseimbangan antara central efficiency dan regional financial resilience, sehingga aktivitas ekonomi dan likuiditas tetap dapat memberikan multiplier yang optimal bagi daerah," kata Agus.

Dana Pemerintah Jadi Penggerak Ekonomi

Asbanda juga mendorong agar penempatan dana pemerintah pada BPD diarahkan untuk memperkuat intermediasi ke sektor-sektor produktif.

Dana tersebut, menurut Agus, dapat dikaitkan dengan pembiayaan sektor prioritas seperti UMKM, pangan, perumahan, kesehatan, pendidikan dan infrastruktur daerah.

"Dana pemerintah jangan berhenti menjadi likuiditas. Kita perlu mendorongnya menjadi multiplier bagi pertumbuhan ekonomi daerah," ujarnya.

Asbanda juga meminta agar kebijakan nasional mempertimbangkan regional development impact, mengingat karakter dan fungsi BPD berbeda dari bank komersial pada umumnya.

BPD tak hanya menjalankan fungsi intermediasi, tetapi juga menjadi bagian dari ekosistem keuangan daerah, perluasan inklusi keuangan serta pembiayaan pembangunan regional.

Di sisi lain, Agus menekankan penguatan BPD tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan regulator. BPD juga harus meningkatkan daya saing dan kapabilitasnya.

Baca Juga: AAUI Sebut Perlu Adanya Perluasan Sistem Perlindungan Risiko Bencana Secara Nasional

Asbanda mendorong penguatan kolaborasi antar-BPD, termasuk dalam pengelolaan likuiditas, pasar uang, repo, treasury hingga sindikasi pembiayaan.

BPD juga perlu mempercepat transformasi digital, memperkuat cybersecurity, governance dan risk management, serta meningkatkan porsi dana murah atau CASA dari masyarakat dan dunia usaha.

"Kami tidak ingin BPD dilindungi dari kompetisi. Kami ingin BPD diperkuat agar mampu berkompetisi," tegas Agus.

Dengan total aset lebih dari Rp 1.000 triliun dan jaringan yang mengakar di berbagai wilayah Indonesia, Asbanda mendorong BPD untuk terus naik kelas menjadi Regional Development Bank yang sehat, digital dan kompetitif.

"Sistem keuangan nasional yang kuat tidak mungkin hanya dibangun dari pusat. Ia membutuhkan akar yang kuat di seluruh daerah, dan BPD adalah salah satu akar tersebut. Ketika BPD semakin kuat, yang memperoleh manfaat bukan hanya BPD, tetapi daerah dan pada akhirnya Indonesia," pungkas Agus.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News