KONTAN.CO.ID - PHNOM PENH. Kamboja, yang menjadi pemimpin ASEAN saat ini, pada hari Kamis (3/2) mengatakan bahwa perwakilan non-politik dari Myanmar akan diizinkan untuk menghadiri pertemuan tingkat menteri ASEAN bulan ini. 

Dilansir dari Reuters, pihak Kementerian Luar Negeri Kamboja lebih memilih utusan non-politik untuk datang ke pertemuan, ketimbang menteri luar negeri yang saat ini ditunjuk oleh militer.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Kamboja Chum Sounry mengatakan, ASEAN masih belum mencapai konsensus untuk mengundang menteri luar negeri Myanmar di tengah kurangnya kemajuan dalam rencana perdamaian.

Cetak Rekor Lagi, GOTO Catatkan EBITDA Positif di Kuartal II 2025

Baca Juga: PBB: Myanmar Membutuhkan Bantuan Kemanusiaan Lebih Banyak

"Kami mendorong Myanmar untuk diwakili di pertemuan oleh perwakilan non-politik daripada membiarkan kursi mereka kosong. Kami biarkan mereka menentukan siapa yang akan diutus," kata Sounry kepada Reuters.

Sebagai pemimpin, Kamboja juga akan menjadi tuan rumah pertemuan tingkat menteri pada 16 dan 17 Februari nanti.

Dalam pernyataannya hari Rabu (2/2), Kamboja mengatakan bahwa pihaknya sangat prihatin atas minimnya perkembangan yang terjadi di Myanmar, termasuk masih tingginya laporan kekerasan militer terhadap sipil.

Krisis politik dan keamanan masih melanda Myanmar sejak militer mengambil alih kekuasaan pada 1 Februari 2021. Kantor urusan hak asasi manusia PBB melaporkan sudah ada 1.500 warga sipil yang tewas dalam serangkaian bentrokan dengan aparat.

Baca Juga: Aung San Suu Kyi Dijatuhi Hukuman Penjara 4 Tahun, Ini Daftar Pelanggarannya

Kelompok-kelompok pemberontak juga mulai muncul dan memberikan perlawanan kepada pihak militer di berbagai wilayah. 

Tahun lalu, ASEAN dengan tegas melarang perwakilan junta Myanmar untuk hadir pada sejumlah pertemuan penting blok negara Asia Tenggara tersebut. Keputusan ini diambil karena Myanmar dianggap gagal melaksanakan amanat konsensus perdamaian yang disusun ASEAN.

Saat ini beberapa anggota ASEAN meminta agar pemimpin Myanmar yang digulingkan, Aung San Suu Kyi, yang baru saja diadili untuk dibebaskan. Bahkan jika memungkinkan, Suu Kyi mendapatkan izin untuk bergabung dalam proses perdamaian.