KONTAN.CO.ID - MANILA. Para pemimpin negara ASEAN sepakat mempertahankan pendekatan diplomasi terhadap Myanmar untuk mendorong penyelesaian konflik yang telah berlangsung sejak kudeta militer pada 2021.

Namun, ASEAN tetap menuntut penghentian kekerasan dan pelaksanaan rencana perdamaian lima poin.

Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr mengatakan, ASEAN akan melanjutkan keterlibatan dengan Myanmar melalui pendekatan yang konstruktif, tetapi tetap berpegang pada prinsip penyelesaian konflik.

Kesepakatan tersebut dicapai dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Manila, Filipina, Minggu (15/11/2026). 

Baca Juga: Rubio Bertemu Menlu China Wang Yi di Forum ASEAN, Bahas Persiapan KTT Trump-Xi

Marcos menegaskan, ASEAN perlu mencari langkah tambahan untuk mempercepat penyelesaian krisis di Myanmar.

Pasalnya, konflik berkepanjangan telah menyebabkan pengungsian, mengganggu kehidupan masyarakat, serta mengancam masa depan generasi muda negara tersebut.

"Apa lagi yang bisa kita lakukan untuk Myanmar?" ujar Marcos.

Rencana perdamaian lima poin ASEAN yang menjadi kerangka penanganan krisis Myanmar mencakup penghentian segera kekerasan, dialog konstruktif antara seluruh pihak yang bertikai, penunjukan utusan khusus untuk memfasilitasi dialog, pemberian bantuan kemanusiaan, serta kunjungan utusan khusus ke Myanmar.

Sikap ASEAN ini muncul di tengah dorongan sejumlah negara anggota, termasuk Thailand, untuk meningkatkan kembali hubungan dengan pemerintahan Myanmar yang didukung militer.

Pemerintahan tersebut berupaya memulihkan hubungan dengan ASEAN setelah para pemimpinnya dilarang menghadiri pertemuan tingkat tinggi sejak 2021.

Baca Juga: ADB: ASEAN Butuh Investasi Infrastruktur US$ 7,1 Triliun hingga 2040

Larangan itu diberlakukan karena junta militer dinilai gagal meredakan konflik setelah menggulingkan pemerintahan terpilih pimpinan Aung San Suu Kyi melalui kudeta.

Sejak kudeta tersebut, Myanmar terus dilanda perang saudara. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperkirakan konflik telah menewaskan sekitar 100.000 orang dan menyebabkan lebih dari 3,5 juta penduduk mengungsi.

Sementara itu, Utusan Khusus ASEAN untuk Myanmar sekaligus Menteri Luar Negeri Filipina Theresa Lazaro menegaskan, blok regional tersebut tidak akan melonggarkan pendekatannya terhadap Myanmar.

Meski demikian, evaluasi terhadap pelaksanaan rencana perdamaian lima poin dan berbagai usulan terkait partisipasi Myanmar dalam pertemuan ASEAN masih dibahas. Keputusan akhirnya akan berada di tangan para pemimpin negara anggota.

Baca Juga: ASEAN Butuh Investasi Energi US$ 14,1 Triliun hingga 2060, Ini Pendorongnya

Dengan demikian, ASEAN masih membuka ruang diplomasi dengan Myanmar, tetapi belum memberikan sinyal pencabutan pembatasan kehadiran para pemimpin militer negara tersebut dalam pertemuan tingkat tinggi.