KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Setelah aset PT Panghegar Putra Wijaya (dalam pailit) diakuisisi oleh Notrhcliff Development, bagaimana penyelesaian tagihan Panghegar ke kreditur?

Salah satu kurator kepailitan Panghegar Rusman Effendi memberi penjelasan. Pertama untuk 132 konsumen Panghegar yang telah melakukan transaksi kondotel akan diberi dua opsi: membeli unit dengan menambah sisa harga jual unit yang dikelola Northcliff kelak (top up), atau utangnya dibayar oleh Northcliff (payback).

"Opsi top up juga ada dua pilihan, pertama konsumen menambah sisa uang sendiri atau bisa ditalangi oleh Northcliff. Untuk yang ditalangi, konsumen baru bisa mendapat untung setelah 5 tahun beroperasi, sementara yang menggunakan uang mandiri bisa langsung mendapat untung di tahun pertama," jelas Rustam kepada Kontan.co.id di Kantor Northcliff, Jakarta, Rabu (28/3).

Sementara untuk mekanisme payback, Rusman menjelaskan bahwa pembayaran akan dilakukan setiap bulan selama enam bulan setelah ditandatanganinya perjanjian kerjasama antara Northcliff dan konsumen pada 1 Februari 2018 lalu.

Untuk kreditur lainnya yaitu PT Multi Teknikal Persada, kontraktor mitra Panghegar, dan 10 perusahaan supplier akan tagihannya akan langsung dibayarkan oleh Northcliff setelah pembangunan selesai.

Sedangkan untuk Bank Bukopin, kreditur separatis (dengan jaminan) dengan piutang senilai Rp 28 miliar, juga akan langsung dibayar lunas Northcliff setelah kondotel yang dibangun beroperasi.

Sekadar informasi, Northcliff Development menjadi investor dalam proses kepailitan dengan mengambil alih seluruh aset Panghegar dengan mengucurkan dana senilai Rp 120 miliar atas pembangunan kondotel di Garut. Dana tersebut telah termasuk biaya kuratorial, dan total tagihan Panghegar senilai Rp 115 miliar.

Atas akuisisi ini, Northcliff kemudian akan melanjutkan pembangunan kondotel milik Panghegar di Garut yang mangkrak dan jadi sumber kepailitan Panghegar. Nantinya kondotel akan dikelola Northcliff.

Panghegar sendiri telah diputuskan pailit pada 2016 lalu, lantaran proposal perdamaian yang sebelumnya disodorkan ke kreditur ditolak dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto