Jakarta. Bukan hanya lahan Rusun Cengkareng Barat yang jadi aset bermasalah bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyebut adanya lahan aset daerah yang bermasalah di Jalan Cakung Cilincing, Jakarta Timur.

Pada 1995, ada pihak swasta yang menyumbangkan lahannya untuk fasilitas sosial dan fasilitas umum ke Pemerintah Provinsi DKI. Luasnya sekitar 3.000 meter persegi. Namun, kata Ahok, lahan itu tidak diurus oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (dulunya BPKD) sampai akhirnya diduduki pihak lain.

Ia menengarai, ada "permainan" yang dulunya dilakukan oknum di BPKD dengan pihak yang menduduki lahan. "DKI enggak urusin. Ini mungkin main kali sampai didudukin oleh orang lain. Terus pas yang punya marah, yang dudukin balas gini, 'emang lu siapa? Ini kan bukan tanah lu, tanah gue, kan lu udah kasih ke DKI'," kata Ahok di Balai Kota, Selasa (28/6/2016).

11.11, Kontan Digital Diskon 60% Pakai Subscribe with Google

Atas dasar itu, Ahok menilai proses pencatatan aset di Pemerintah Provinsi DKI tergolong buruk sejak dulu. Karena itu, Ahok melakukan perombakan pada tahun lalu, di antaranya dengan cara memasukkan orang dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Satu BPKP masuk ke BPKAD jadi wakil dia. Satu jadi accrual basic dari orang BPK supaya beresin pelan-pelan. Soalnya ini aset begitu banyak," ujar Ahok.

(Alsadad Rudi)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News