KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kepemilikan investor asing di Surat Berharga Negara (SBN) selama November lalu melonjak 4,34% menjadi Rp 830,81 triliun. Dus, porsi dana asing kini mencapai 39,28% dari total SBN yang dapat diperdagangkan.

Bila dihitung sejak awal tahun ini, kepemilikan asing di surat utang Pemerintah RI sudah tumbuh 24,78%. Padahal, sepanjang tahun lalu, dana asing di SBN hanya sanggup tumbuh 19,20% menjadi Rp 665,81 triliun.

Ariawan, Analis Obligasi BNI Sekuritas, menyatakan, pasar obligasi Indonesia sedang dalam tren positif pada bulan lalu. Ini ditandai sentimen positif dari dalam negeri berupa kenaikan peringkat daya saing (competiveness index) dan kemudahan berbisnis (ease of doing business) dari Bank Dunia.

Fundamental dalam negeri pun masih tergolong kuat. Pasalnya, tingkat suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) masih berada di level yang rendah sehingga menguntungkan pasar obligasi. Tambah lagi, laju inflasi Indonesia masih terjaga di bawah 4% yang menandakan kondisi ekonomi domestik yang cukup stabil untuk berinvestasi.

Sementara dari luar negeri, Presiden Bank Sentral Eropa (ECB) Mario Draghi mengindikasikan, lembaganya akan melanjutkan kebijakan stimulus hingga tahun depan. Dengan begitu, investor asing jadi leluasa melebarkan pangsanya ke berbagai kawasan, ujar Ariawan kemarin.

Saat ini, Ariawan menyebutkan, porsi asing di SBN didominasi oleh investor dari kawasan Eropa sebanyak 42% dan pemodal asal Amerika Serikat sebesar 24%.

Ahmad Mikail, Ekonom Samuel Sekuritas Indonesia, menambahkan, peningkatan kepemilikan asing sebanyak Rp 34,61 triliun di bulan lalu didorong oleh rebalancing Indeks Morgan Stanley Capital International (MSCI).

Investor asing dirugikan manakala emiten-emiten tempatnya berinvestasi harus tersingkir dari indeks itu. Hasilnya, sebagian investor asing di pasar saham lari ke pasar obligasi, kata Ahmad.

Dan, peningkatan jumlah kepemilikan asing di SBN berdampak pada melonjaknya Indonesia Composite Bond Index (ICBI) hingga awal Desember. Bahkan, ICBI berhasil memecahkan rekor sepanjang masa pada 6 Desember lalu di level 240,1198.

Kebijakan moneter AS

Meski begitu, Ahmad bilang, terdapat potensi penurunan jumlah kepemilikan asing di SBN sampai akhir tahun nanti. Penyebabnya, RUU Reformasi Pajak yang diusung Presiden Donald Trump mendapat persetujuan Senat AS.

Menurut Ahmad, para investor asing berekspektasi bahwa reformasi pajak di negeri uak Sam akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di negara tersebut dalam beberapa waktu ke depan. Imbasnya, dana asing berpeluang mengalir lagi ke AS.

Berkaca pada data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, sebenarnya sempat terjadi penurunan secara terbatas jumlah kepemilikan asing di SBN pasca Kongres AS menyetujui RUU Pajak. Senin (4/12) lalu, dana asing di SBN sebesar Rp 834,16 triliun. Jumlah ini perlahan berkurang menjadi Rp 833,02 triliun pada Kamis (7/12).

Ariawan berpendapat, potensi penurunan dana asing di SBN baru benar-benar terjadi bila kebijakan perpajakan di AS telah diresmikan. Walau begitu, ia mengakui, bisa saja ada sejumlah investor asing yang menarik dananya dari obligasi RI lebih awal.

Tidak hanya soal reformasi pajak AS, jumlah kepemilikan asing di SBN dalam beberapa waktu ke depan juga akan ditentukan oleh dampak kenaikan tingkat suku bunga Federal Reserve (The Fed).

Soalnya, kenaikan suku bunga bank sentral AS berpotensi menguatkan nilai tukar dollar AS terhadap sejumlah mata uang dunia, termasuk rupiah. Kalau rupiah tidak stabil, ini bisa mendorong investor berpaling dari Indonesia, ungkap Ariawan.

Terlepas dari itu, hingga akhir tahun, Ariawan memperkirakan, kepemilikan asing di SBN tidak akan berbeda jauh dari jumlah yang ada sekarang, atau masih di kisaran Rp 830 triliun hingga Rp 840 triliun. Persentase kepemilikan asing di SBN pun masih bakal di kisaran 39%–40% hingga pengujung tahun.

Namun, Ahmad menambahkan, asalkan kondisi makroekonomi Indonesia stabil, maka investor asing akan tetap melirik pasar obligasi domestik. Sekalipun, ada banyak sentimen dari eksternal.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Dessy Rosalina