Asing masuk, 140 industri karet terancam tutup



JAKARTA. Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (Gapkindo) khawatir dengan paket kebijakan ekonomi pemerintah ke X. Paket kebijakan yang diumumkan beberapa waktu lalu itu dinilai berpotensi mengancam keberadaan industri karet dalam negeri. Tercatat ada 140 industri karet yang berpotensi gulung tikar bila harus bersaing dengan asing.

Selain itu, total kapasitas produksi industri crumb rubber tersebut 5,2 juta ton per tahun. Sementara rata-rata pasokan bahan baku karet dalam negeri cuma 3,2 juta ton per tahun. Dicabutnya Daftar Negatif Investasi (DNI) untuk Penanaman Modal Asing (PMA) bagi industri karet menimbulkan ketimpangan ketersediaan bahan baku.

Selain itu, asing berpotensi mengakuisisi pabrik-pabrik karet yang sudah ada. Hal itu berpeluang menimbulkan formasi pasar oligopoli regional. Di mana harga karet akan ditentukan para pengusaha besar oligopolistik tersebut.


Gapkindo menilai, seharusnya pemerintah membuka ruang investasi di sektor hilir perkaretan yang memperkuat struktur integral industri secara holistik ketimbang menambah jumlah industri crumb rubber yang sudah kelebihan kapasitas saat ini.

Ketua Umum Gapkindo Moenardji Soedargo mengatakan, industri karet yang sudah ada saat ini kesulitan beroperasi penuh lantaran kekurangan bahan baku. Harga karet yang rendah membuat petani enggan menyadap karet.

"Bahkan yang mengkhawatirkan di sejumlah sentra produksi karet terjadi penembangan pohon karet secara masif," ujarnya, Rabu (17/2).

Upaya pemerintah menambahkan investasi baru berakit mematikan industri karet yang sudah ada. Ia bilang yang dibutuhkan industri dalam negeri adalah perbaikan struktur biaya pendanaan dari perbankan.

Ketua Petani Asosiasi Karet Indonesia (Apkarindo) Lukman Zakaria menambahkan kerjasama petani karet dengan industri karet selama ini sudah berjalan lancar. Ia mendesak agar pemerintah lebih fokus mengembangkan industri hilir, guna meningkatkan penyerapan karet dalam negeri agar harga karet petani bisa naik.

Ketua Dewan Karet Azis Pane bilang, dicabutnya DNI untuk PMA di industri karet akan memperkokoh posisi Thailand sebagai produsen karet nomor satu di dunia. "Kalau mau mengundang investor harusnya untuk industri pendukung karet bukan industri karet," terangnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Barratut Taqiyyah Rafie