NUSA DUA. Sekitar 82% dari usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) masih bermasalah ketika mengakses dana eksternal. Sebab, pelaku usaha ini kurang jaminan dan memiliki risiko gagal kredit yang tinggi.

Hal ini diungkapkan Ketua Asosiasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (Asippindo) Diding S Anwar pada pembukaan Seminar Penjaminan Internasional atau International Guarantee Seminar (IGS) di Nusa Dua, Bali , Senin (16/11).

Menurut Diding, dalam kondisi tersebut, peran penjaminan sangat signifikan. "Tidak hanya menguatkan bank dan lembaga keuangan lain, peran penjaminan bisa membuka akses yang lebih luas terhadap pembiayaan bagi UKM dan koperasi," ujarnya.

GAGASAN: Mencegah Politisasi dalam Penetapan Status Bencana Nasional

Itu sebabnya, ia berharap dengan keterlibatan aktif semua stakeholder pada diskusi kali ini bisa menghasilkan kemitraan yang lebih konstruktif dalam pengembangan industri penjaminan di Indonesia.

Hasil studi banding menyebutkan pengembangan industri penjaminan di Indonesia bisa dilakukan dengan sejumlah cara. Selain mencari alternatif sumber pendanaan di luar pemerintah, juga perlu dilakukan sistem pemeringkatan UMKM.

Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad menambahkan, pemeringkatan UMKM penting agar para pemberi dana semakin meyakini kelayakan calon nasabahnya. "Makanya kami melaunching lembaga rating UMKM pada hari ini. Diharapkan nanti lembaga pemeringkatan ini juga bisa menghasilkan database," ungkapnya.

Seminar ini dihadiri sekitar 500 peserta yang bergerak di industri penjaminan dari dalam dan luar negeri, serta pelaku UMKM.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News