KONTAN.CO.ID – JENEWA. Amerika Serikat (AS) dan Iran kembali menggelar perundingan tidak langsung di Jenewa pada Selasa (17/2) guna menyelesaikan sengketa nuklir yang telah berlangsung puluhan tahun. Namun, upaya diplomasi ini berlangsung di tengah meningkatnya ketegangan militer di kawasan, dengan Washington mengerahkan kekuatan tempur tambahan. Sumber yang mengetahui pembahasan tersebut menyebutkan kepada Reuters bahwa utusan AS, yakni Steve Witkoff dan Jared Kushner, akan ambil bagian dalam negosiasi yang dimediasi oleh Oman. Dari pihak Iran, perundingan dihadiri Menteri Luar Negeri Abbas Araqchi. Presiden AS, Donald Trump, menyatakan dirinya akan terlibat secara tidak langsung dalam pembicaraan tersebut. Ia mengisyaratkan keyakinannya bahwa Teheran ingin mencapai kesepakatan guna menghindari konsekuensi lebih lanjut.
Baca Juga: AS dan Iran Siap Menggelar Pembicaraan Nuklir di Jenewa, Ancaman Perang Membayangi “Saya tidak berpikir mereka menginginkan konsekuensi dari tidak tercapainya kesepakatan,” ujar Trump kepada wartawan di dalam pesawat kepresidenan Air Force One. Ia juga menyinggung bahwa AS sebelumnya telah mengerahkan pembom siluman B-2 untuk menghantam potensi nuklir Iran.
Latar Belakang Ketegangan dan Serangan Militer
Upaya menghidupkan kembali dialog antara kedua negara sempat berlangsung pada Juni tahun lalu. Namun, inisiatif tersebut terganggu ketika sekutu Washington, Israel, melancarkan kampanye pengeboman terhadap Iran. Serangan itu kemudian diikuti oleh pembom B-2 milik AS yang menargetkan fasilitas nuklir Iran. Sejak serangan tersebut, Teheran menyatakan telah menghentikan aktivitas pengayaan uranium. Meski demikian, dua pejabat AS mengatakan militer Amerika tengah bersiap menghadapi kemungkinan operasi selama beberapa pekan terhadap Iran jika Presiden Trump memerintahkan serangan lanjutan. Di sisi lain, Iran memulai latihan militer di Selat Hormuz pada Senin (16/2). Jalur perairan strategis ini merupakan rute utama ekspor minyak negara-negara Teluk Arab dan memiliki arti vital bagi stabilitas pasokan energi global. Negara-negara Teluk sendiri terus mendorong penyelesaian sengketa melalui jalur diplomasi.
Baca Juga: Parlemen New Mexico Rilis Beleid untuk Memeriksa Pertenakan Milik Epstein Sengketa Nuklir dan Tuntutan Saling Berseberangan
Negosiasi terbaru antara Washington dan Teheran kembali dimulai pada 6 Februari. AS dan sekutunya, Israel, meyakini Iran berupaya mengembangkan senjata nuklir yang berpotensi mengancam eksistensi Israel. Sementara itu, Iran bersikeras bahwa program nuklirnya semata-mata untuk tujuan damai, meskipun tingkat pengayaan uranium telah melampaui kebutuhan pembangkit listrik dan mendekati level yang dibutuhkan untuk pembuatan senjata. Sejak serangan pada Juni, pemerintahan ulama Iran juga menghadapi tekanan domestik berupa gelombang protes akibat krisis biaya hidup yang dipicu, antara lain, oleh sanksi internasional yang membatasi pendapatan minyak negara tersebut. Berbeda dari putaran negosiasi sebelumnya, AS kini telah menempatkan armada laut dalam jumlah besar di kawasan. Pemerintahan Trump juga berupaya memperluas cakupan pembicaraan, termasuk isu persediaan rudal Iran. Namun, Teheran menegaskan hanya bersedia membahas pembatasan program nuklirnya dengan imbalan pencabutan sanksi, serta menolak menghentikan pengayaan uranium sepenuhnya maupun mendiskusikan program rudalnya.
Baca Juga: Trump Akan Terlibat Secara Tidak Langsung Dalam Pembicaraan dengan Iran Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, dalam konferensi pers di Budapest pada Senin, menyatakan bahwa mencapai kesepakatan dengan Iran bukan perkara mudah, tetapi Washington tetap bersedia mencoba.
Sementara itu, Araqchi bertemu dengan Direktur Jenderal International Atomic Energy Agency (IAEA), Rafael Grossi, di Jenewa untuk membahas kerja sama teknis dan aspek pengawasan nuklir menjelang perundingan dengan AS. Menariknya, pada Selasa sore, Witkoff dan Kushner juga dijadwalkan mengikuti pembicaraan trilateral dengan Rusia dan Ukraina. Langkah ini merupakan bagian dari upaya Washington mendorong Moskow dan Kyiv mencapai kesepakatan guna mengakhiri invasi Rusia yang telah berlangsung selama empat tahun.
