KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Amerika Serikat dan Iran dilaporkan telah menerima kerangka awal rencana untuk mengakhiri konflik yang telah berlangsung selama lima pekan. Namun, Teheran menolak langkah segera untuk membuka kembali Selat Hormuz, jalur vital bagi pasokan energi global. Presiden AS Donald Trump sebelumnya mengancam akan melancarkan serangan besar terhadap Iran jika tidak tercapai kesepakatan hingga batas waktu Selasa. Kesepakatan tersebut diharapkan memungkinkan kembali beroperasinya jalur pelayaran di Selat Hormuz yang saat ini terganggu.
Rencana Gencatan Senjata Dimediasi Pakistan
Rencana perdamaian yang dimediasi oleh Pakistan muncul setelah serangkaian komunikasi intensif. Proposal tersebut mencakup gencatan senjata segera, diikuti negosiasi lanjutan untuk mencapai penyelesaian permanen dalam waktu 15 hingga 20 hari.
Panglima militer Pakistan, Asim Munir, dilaporkan melakukan komunikasi sepanjang malam dengan Wakil Presiden AS JD Vance, utusan khusus Steve Witkoff, serta Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araqchi. Pemerintah Iran menyatakan telah menyampaikan posisi dan tuntutannya melalui mediator. Namun, Teheran menegaskan bahwa negosiasi tidak dapat dilakukan di bawah tekanan atau ancaman.
Baca Juga: Iran Kecam Sikap IAEA, Serangan ke PLTN Bushehr Dinilai Berisiko Besar “Iran tidak ragu menyampaikan tuntutan yang dianggap sah, dan itu bukan tanda kompromi, melainkan cerminan kepercayaan diri dalam mempertahankan posisi,” ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran.
Iran Tolak Buka Selat Hormuz dalam Gencatan Sementara
Seorang pejabat senior Iran menegaskan bahwa negaranya tidak akan membuka Selat Hormuz sebagai bagian dari gencatan senjata sementara. Iran juga menolak tenggat waktu yang ditetapkan AS. Di sisi lain, laporan menyebutkan bahwa Washington belum siap untuk menyetujui gencatan senjata permanen. Diskusi yang berkembang mencakup kemungkinan gencatan senjata selama 45 hari sebagai bagian dari kesepakatan dua tahap menuju perdamaian jangka panjang.
Ancaman Trump dan Tekanan Energi Global
Trump kembali menegaskan ancaman terhadap Iran melalui platform media sosialnya, dengan menetapkan tenggat waktu spesifik untuk tercapainya kesepakatan. Ia juga mengancam akan memperluas serangan ke infrastruktur energi dan transportasi Iran jika tuntutannya tidak dipenuhi. Penasihat Presiden Uni Emirat Arab Anwar Gargash menekankan bahwa setiap kesepakatan harus menjamin akses bebas melalui Selat Hormuz. Ia juga memperingatkan bahwa kegagalan mengendalikan program nuklir dan kemampuan militer Iran dapat memicu instabilitas lebih besar di kawasan.
Eskalasi Militer dan Dampak Kemanusiaan
Serangan udara dilaporkan terus terjadi di berbagai wilayah, lebih dari lima minggu sejak konflik dimulai. Media Iran menyebut kepala intelijen Garda Revolusi, Majid Khademi, tewas dalam serangan yang diklaim oleh Israel. Sejak awal konflik, serangan terarah oleh AS dan Israel disebut telah menewaskan sejumlah pejabat tinggi Iran, termasuk Pemimpin Tertinggi Ali Khamenei, yang kemudian digantikan oleh putranya, Mojtaba Khamenei. Serangan juga menyasar infrastruktur strategis, termasuk pusat data di Universitas Teknologi Sharif di Teheran yang menopang sistem kecerdasan buatan nasional Iran. Menteri Pertahanan Israel Israel Katz mengancam akan menghancurkan infrastruktur Iran dan memburu para pemimpinnya satu per satu.
Risiko Hukum dan Pelanggaran Perang
Para ahli memperingatkan bahwa serangan terhadap infrastruktur sipil dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang. Berdasarkan Konvensi Jenewa, pihak yang berkonflik wajib membedakan antara target militer dan objek sipil.
Baca Juga: Intelijen Korea Selatan: Putri Kim Jong Un Dipersiapkan Jadi Penerus Namun, yurisdiksi International Criminal Court terbatas karena negara-negara yang terlibat bukan anggota pengadilan tersebut.
Dampak Energi dan Korban Jiwa
Penutupan Selat Hormuz oleh Iran telah mengganggu sekitar 20% pasokan minyak dan gas dunia, memicu lonjakan harga energi global dan tekanan ekonomi.
Iran juga melancarkan serangan ke fasilitas energi di kawasan Teluk serta pangkalan militer AS. Sementara itu, serangan rudal ke kota Haifa di Israel menewaskan sedikitnya empat warga sipil. Kelompok pemantau HAM melaporkan sekitar 3.540 orang tewas di Iran, termasuk ratusan anak-anak. Di Israel, korban sipil akibat serangan Iran dan kelompok Hezbollah mencapai 23 orang. Konflik juga meluas ke Lebanon selatan dan Beirut, dengan korban jiwa mencapai lebih dari 1.400 orang. Dengan eskalasi yang terus berlanjut, peluang tercapainya perdamaian masih menghadapi tantangan besar, terutama terkait perbedaan kepentingan strategis antara pihak-pihak yang terlibat.
