JAKARTA. Ketua Asosiasi Kakao Indonesia (Askindo) demisioner Halim Razak menegaskan, organisasinya tetap menolak Bea Keluar (BK) kakao.

"Masalahnya, yang sangat dirugikan adalah petani dan jangka panjang produksi kakao bisa turun," kata Halim yang akan lengser dari jabatannya hari ini, Jumat (23/7).Halim menyatakan, eksportir mendapatkan keuntungan karena BK yang dibayarkan kepada pemerintah sebesar 10% tersebut diambil dari petani.

"Kami layaknya kasir, ambil BK dari petani kemudian diserahkan kepada pemerintah," kata Halim. Dus, imbuhnya, petanilah yang menanggung pembayaran BK tersebut.Asal tahu saja, pada bulan April lalu saat BK mulai diberlakukan, ekspor kakao menyusut. Ekspor kakao hanya mencatatkan volume sebesar 16.133.342 kg. Namun, pada bulan Mei ekspor tersebut mengalami peningkatan yang signifikan menjadi 51.457.784 kg.

KKI 2025 Fasilitasi Business Matching UMKM Rp 224 Miliar

"Ekspor meningkat lagi karena kami menganjurkan anggota Askindo melakukan ekspor," kata Halim. Ia mengakui, tidak ada dafault pada eksportir.

Halim menambahkan, saat BK ditetapkan pada bulan April lalu eksportir merugi senilai Rp 150 miliar, namun pada bulan Mei lalu eksportir tetap mendapat kentungan karena eksportir mendapat cash flow dari nilai BK yang baru dibayarkan saat ekspor.

"Nilai yang kami tarik dari petani tentu lebih tinggi dari hitungan persentase BK karena eksportir tentu tidak mau rugi," imbuh Zulhefi Sikumbang, Sekjen Asosiasi Kakao Indonesia yang merupakan calon kuat ketua umum Askindo.

Nah, dengan hitungan ini, Halim kini justru menantang pemerintah untuk menerapkan BK sebesar-besarnya. Pasalnya, dengan adanya BK eksportir tidak mengalami kerugian namun tetap untung dari selisih nilai BK yang ditarik dari petani.

"Semakin besar BK semakin turun harga kakao dari petani," terang Halim.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News