JAKARTA. Pada tahun depan, kompetisi bisnis asuransi kredit diramal makin sengit. Walaupun demikian, PT Asuransi Bangun Akrida (Askrida) masih percaya diri mampu mendongkrak perolehan premi supaya lebih tinggi dari tahun ini.

Direktur Utama PT Asuransi Bangun Akrida, Ai Sobaryadi bilang, pihaknya mengincar pertumbuhan premi 20% dibandingkan target tahun ini. Sepanjang tahun ini, Askrida mematok pendapatan premi sebesar Rp 1,8 triliun. Dus, tahun depan, Askrida menargetkan bisa meraup premi sekitar Rp 2,1 triliun.

Sampai November tahun ini, Askrida sudah mengantongi premi sebesar Rp 1,6 triliun. Artinya, dalam satu bulan terakhir, Askrida harus mengejar pendapatan premi hingga Rp 200 miliar supaya target tercapai.

Menurut Ai, supaya bisa bertahan di lini usaha asuransi kredit, Askrida harus bisa tumbuh lebih tinggi dari kenaikan industrinya. "Mungkin tahun depan industri asuransi kredit bisa tumbuh sekitar 15%," katanya.

Selama ini bisnis asuransi kredit menjadi andalan Askrida lantaran kontribusinya bisa mencapai 70% dari total premi. Sisanya tersebar ke berbagai lini asuransi lain, semisal asuransi konstruksi, properti, dan kebakaran.

Cara lain untuk memenuhi target tahun depan adalah mengembangkan lini usaha non-kredit. Ai mencontohkan asuransi konstruksi akan menjadi ladang bisnis yang menjanjikan di tahun depan.

Pada tahun ini, asuransi konstruksi baru menyumbangkan premi sekitar Rp 10 miliar. Di tahun 2015, Ai yakin, premi asuransi konstruksi melesat hingga menjadi sekitar  Rp 50 miliar.

Tak hanya menggeber pendapatan premi, Askrida juga memiliki agenda lain. Di awal tahun depan, Askrida akan mempersiapkan spin off atawa pemisahan unit bisnis syariah. Sehingga, Askrida akan memiliki anak usaha yang bergerak di bidang syariah pada tahun 2016.

Rencana spin off ini untuk memenuhi undang-undang perasuransian yang sudah diketok palu, beberapa waktu lalu. Selain itu ceruk pasar asuransi syariah masih belum digarap dengan maksimal. Meski kontribusinya masih  mini, Ai mengaku prospek pertumbuhannya bisa mencapai 30% saban tahunnya.

Adapun persiapan Askrida untuk memisahkan unit usaha syariah adalah memperkuat permodalan. Maklum, ketentuan minimum modal yang disyaratkan oleh para pembuat kebijakan adalah Rp 50 miliar. "Kurangnya cuma sekitar Rp 3 miliar sampai Rp 4 miliar," ungkapnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Hendra Gunawan