JAKARTA. Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) tampaknya tidak puas hanya melakoni bisnis kredit usaha rakyat (KUR) dan bancassurance. Perusahaan ini juga menjadi penjamin fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP). Saat ini, Askrindo bekerja sama dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI). Bank yang mengklaim fokus pada kredit mikro ini menargetkan penyaluran dana Rp 7 triliun untuk program FLPP.

Didiet S. Pamungkas, Direktur Tekhnik Operasional Askrindo berpendapat, FLPP kini telah menjadi tren di tengah masyarakat. Jadi, Askrindo akan turut membidik bank lain untuk diajak kerjasama. "Selanjutnya kami akan membidik seluruh bank BUMN dan 13 bank pembangunan daerah (BPD) yang juga menyalurkan FLPP," katanya, Rabu (9/5).

Namun, Didiet belum mau menjelaskan lebih detail target perolehan premi hasil kerjasama dengan FLPP BRI. Termasuk, porsinya yang diperkirakan masih jauh dibandingkan pendapatan premi KUR. Komposisi bisnis Askrindo saat ini adalah 55% berasal dari KUR sedangkan 45% sebagai bank garansi.

Langkah Askrindo merambah ke FLPP juga diikuti Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) pada semester kedua nanti. Bhakti Prasetyo, Direktur Pengembangan Jamkrindo, bilang, pihaknya masih mempersiapkan fasilitas pendukung teknologi informasi dan skemanya. "Pasti kami akan masuk karena Askrindo sudah memulainya," tukas Bhakti.

Sama dengan Askrindo, Jamkrindo juga berniat memulai kerjasama dengan sejumlah bank BUMN dan BPD dalam menyalurkan FLPP.

Sekadar informasi, sejak 2007 hingga akhir Maret lalu penjaminan Askrindo pada KUR BRI mencapai Rp 19,8 triliun. Sedangkan premi KUR pada tiga bulan pertama 2012 telah mencapai Rp 175 miliar dengan perolehan laba bersih sebesar Rp 57,7 miliar.

Sedangkan pendapatan bancassurance selama kuartal I 2012 mencapai Rp 2 triliun. "Pencapaian premi hampir seperempat dari target yang telah direncanakan dan tumbuh hampir 20% dibandingkan periode sama 2011," katanya.

Kemarin, Askrindo dan Jamkrindo menandatangani kerjasama teknologi informasi dengan BRI untuk mengawasi KUR BRI. Tujuannya memudahkan pengawasan pengajuan penjaminan, pengajuan endorsment seperti suplesi, perpanjangan atau restrukturisasi dan pembatalan pengajuan penjaminan."Sebanyak 5%-10% human error bisa ditekan dengan data yang lebih akurat dan jumlah penyaluran KUR yang lebih optimal," kata Djarot.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Barratut Taqiyyah Rafie