KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiai petani garam menyambut baik rencana Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang ingin mengurangi kuota impor garam tahun depan.

Menurut asosiasi, komitmen penyerapan garam rakyat oleh industri tidak berjalan sepenuhnya karena gudang industri sudah jenuh. Tak hanya itu, ada dugaan garam industri merembes ke konsumen.

Jakfar Sodikin Ketua Umum Asosiai Petani Garam Indonesia menyampaikan keputusan impor memang harus diperbaiki lagi karena terdapat dugaan besar adanya rembesan garam industri di konsumen.

Tak hanya itu, karena industri sudah jenuh dengan pengadaan garam impor, maka komitmen serap garam rakyat kian kecil.

"Karena sudah mendapat kuota garam impor yang sangat banyak, mereka tidak mau memakai garam rakyat dengan berbagai macam alasan," katanya kepada Kontan.co.id, Selasa (18/12).

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyampaikan ingin mengurangi kuota impor garam tahun depan. Menurutnya, garam produksi rakyat sudah dapat mencukupi kebutuhan industri baik dari sisi volume maupun kualitas.

"Kalau boleh dikembalikan ke 2016 di mana KKP boleh atur jumlah impor dan boleh berikan bantuan geomembran, harga bisa membaik mencapai Rp 2.000 per kilogram," katanya.

Harga garam menurutnya kini terlalu rendah karena semenjak rekomendasi impor garam menjadi tugas Kementerian Perindustrian, banyak pelaku melakukan impor garam industri saat panen. Akibatnya harga jatuh hingga kisaran Rp 1.100 - Rp 1.400 per kilogram.

Namun menurut Susi, penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) tidak akan menjadi solusi dalam membantu harga garam rakyat. "Kalau harga bagus dikasih HPP, nanti petani malah rugi. Pasar itu harusnya dibebaskan dan yang diatur adalah impor," katanya.

Menanggapi ini, Direktur Jenderal Industri Kimia, Tekstil dan Aneka Kementerian Perindustrian Achmad Sigit Dwiwahjono menyampaikan kuota garam impor tahun depan memungkinkan untuk diturunkan.

"Kita kan menghitung kebutuhan sektor industri dari nol, dan ketemu angka 3,7 juta ton dengan posisi produksi garam 2017 hanya 200.000 ton," jelasnya saat dihubungi Kontan.co.id.

Oleh karena itu, bila produksi garam rakyat sudah mencapai volume dan kualitas tertentu, maka kuota impor bisa diturunkan untuk mendorong industri menyerap garam hasil rakyat.

Achmad melanjutkan, industri sendiri sejatinya sudah meneken komitmen penyerapan garam rakyat melalui kesepakatan bersama (MoU) beberapa bulan lalu.

Kemudian per data Oktober lalu, sudah ada penyerapan dari PT Unichem menyerap 150.000 ton, PT Susanti menyerap 200.000 ton dan PT Sumatraco Langgeng Makmur menyerap 80.000 ton.

Terkait penetapan kuota impor garam tahun depan, Achmad menyatakan pihaknya belum menentukan angka finalnya. Senada Direktur Perdagangan Luar Negeri Oke Nurwan menyatakan hal serupa. "Belum ada angka kuota impor garam tahun depan," katanya singkat.

Sedangkan dari sisi produksi, Brahmantya Satyamurti Poerwadi Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut KKP menyampaikan realisasi produksi garam rakyat telah mencapai 2,72 juta ton yang terdiri dari produksi garam rakyat sebanyak 2,35 juta ton dan PT Garam sebesar 369.626 ton.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto