JAKARTA. Usaha jasa konstruksi yang bersih dan bebas korupsi, sejalan dengan semangat pemerintah dalam Revolusi Mental. 

Menurut Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Arif Budimanta, revolusi mental ini bersifat nasional dan gerakannya sosial. Artinya, para pelakunya juga berasal dari multi stakeholder, khususnya di bidang jasa konstruksi. 

"Teman-teman yang tergabung di asosiasi jasa konstruksi, diharapkan dapat menjadi satu konsorsium baru," ujar Arif saat Seminar Nasional Revolusi Mental "Menuju Jasa Konstruksi Indonesia Bersih", di Jakarta, Selasa (8/3/2016). 

Pada tahun ini, kata Arif, pemerintah mengutamakan membangun konsorsium baik di level daerah maupun level nasional. Pembentukan konsorsium ini digerakkan oleh gugus tugas yang dibentuk pada 2015, yang terdiri dari level provinsi dan kabupaten. 

Ia meyakini, asosiasi memiliki jaringan di tingkat kabupaten/kota di Indonesia. Hal ini untuk mewujudkan gerakan Revolusi Mental dan mencapai Indonesia yang bersih. 

"Kami percaya ini dikerjakan dalam waktu tidak terlalu lama, 2-3 tahun ke depan. Nantinya pemerintah terbukti melayani, akan terwujud," jelas Arif. 

Ia juga menjelaskan, ada dua nilai strategis dari Revolusi Mental. Pertama, bagaimana membuat bangsa lebih baik lagi dan berintegritas. Kedua, memiliki etos kerja tinggi, di luar kebiasaan yang ada. 

Di luar dua nilai ini, ada satu faktor yang juga sangat berpengaruh terhadap Revolusi Mental, yakni tidak bisa jalan sendiri-sendiri.

"Seperti halnya yang kita lihat di Korea dan Jepang, membangun Indonesia yang memiliki etos kerja tinggi yang tidak bisa dikerjakan sendiri-sendiri atau hanya pemerintah saja," jelas Arif. 

Untuk itu, kata dia, pentingnya asosiasi-asosiasi atau mereka yang tergabung dalam konsorsium. Dengan demikian, gerakan Revolusi Mental bisa dilakukan baik oleh pemerintah maupun stakeholder lain. (Penulis: Arimbi Ramadhiani)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Dikky Setiawan