KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) berharap dengan adanya Sistem Informasi Mineral dan Batubara Kementerian/Lembaga (Simbara) akan mencegah oversupply produksi nikel.

Sekretaris Umum Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI), Meidy Katrin Lengkey mengatakan, dengan adanya ini Simbara ini diharapkan akan membuat produksi nikel termonitoring dengan baik karena ini sinergi antar kementerian yang akan memudahkan pengusaha nikel.

Meidy menjelaskan bahwa Simbara akan membantu pengusaha dalam hal pengajuan RKAB, pengalokasian lahan, hingga mengetahui jumlah permintaan dari pabrik. Untuk itu, Meidy berharap tidak terjadi oversupply produksi nikel.

Baca Juga: Pemerintah Ungkap Simbara Tingkatkan Tata Kelola Sektor Mineral dan Batubara

"Kami juga berharap tidak terjadi oversupply, mudah-mudahan, tapi kita lihat nanti implementasinya, dari anggota APNI pastinya sangat responsif," ujarnya di Kementerian Keuangan, Senin (22/7). 

Meidy menuturkan bahwa nantinya pemerintah akan menghitung dari upstream ke downstream, seluruh supply chain dari mulai awal tambang, eksploriasi, produksi, tracking, barging, dan penjualan sampai ke smelter pabrik akan mengetahui seberapa banyak yang dikelola dan kuantitasnya berapa.

Selain oversupply produksi, dengan adanya Simbara ini pengusaha nikel berharap tidak ada lagi penambangan ilegal dan terjadinya penyelundupan. 

Untuk diketahui, Pemerintah resmi memperluas penggunaan Sistem Informasi Mineral dan Batubara Kementerian/Lembaga (Simbara) untuk dua komoditas, yaitu nikel dan timah.

Pada 2023, Simbara telah diluncurkan untuk memantau proses hulu dan hilir komoditas batubara saja. Kini, Simbara diperluas untuk komoditas nikel dan timah. Pemerintah pun berencana akan memperluas Simbara lagi untuk komoditas tembaga, emas, dan bauksit.

Baca Juga: Simbara Diperluas ke Komoditas Nikel dan Timah, Begini Harapan Pengusaha

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Tri Sulistiowati