KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia (Garda Indonesia) secara resmi mendorong pemerintah untuk mempertimbangkan penugasan kepada Danantara dalam mengelola dan mengintegrasikan ekosistem transportasi digital nasional. 

Raden Igun Wicaksono, Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia memandang, hal ini merupakan upaya dalam  menghadirkan keseimbangan yang lebih adil antara platform, pengemudi, dan kepentingan negara.

"Sembari menantikan terbitnya Perpres Ojol yang mengatur skema bagi hasil 90:10, kami secara resmi mendorong pemerintah untuk mempertimbangkan penugasan strategis ini, sebagai upaya memperkuat kedaulatan ekonomi digital," katanya dalam keterangan yang diterima Kontan, Senin (13/4/2026).

Langkah Strategis Menuju Kebangkitan Industri Tekstil Indonesia

Menurut Igun, dalam beberapa tahun terakhir, sektor transportasi online juga telah berkembang menjadi penopang ekonomi jutaan pekerja informal sebagai gig ekonomi. Namun demikian, Garda Indonesia melihat dinamika model bisnis yang berkembang saat ini masih menyisakan tantangan struktural. "Khususnya, terkait ketimpangan distribusi nilai, ketidakpastian perlindungan sosial, serta dominasi algoritma yang belum sepenuhnya berpihak pada kepentingan nasional," kata Igun.

Maka, asosiasi pengemudi melihat Danantara dapat berperan sebagai orkestrator ekosistem yang berorientasi pada stabilitas sosial dan keberlanjutan ekonomi. Igun berharap hal mampu menghadirkan tata kelola yang lebih transparan dan adil secara ekonomi.

Asosiasi menilai, keterlibatan negara melalui instrumen strategis seperti Danantara akan memberikan beberapa manfaat. Pertama, penguatan kendali nasional atas data dan infrastruktur digital

"Dengan pengelolaan terpusat, negara punya kontrol yang lebih baik terhadap arus data yang merupakan aset dalam ekonomi digital modern," kata Igun.

Kedua, pembentukan ulang terkait skema kemitraan yang adil. Menurut Igun, penataan ulang model bagi hasil yang lebih proporsional akan meningkatkan kesejahteraan pengemudi tanpa mengorbankan keberlanjutan industri.

Selanjutnya, mitigasi risiko. Intervensi yang terukur, menurut Igun, dapat mengurangi volatilitas tarif hingga konflik kepentingan, di sektor transportasi online.

Lebih lanjut, Danantara menurutnya juga dapat mengoptimalkan kontribusi transportasi digital terhadap ekonomi negara. Dengan tata kelola yang tepat, sektor ini dinilai dapat memberikan multiplier effect yang signifikan terhadap UMKM, logistik, dan sektor informal lain.

Igun melihat penugasan Danantara dalam ekosistem transportasi digital merupakan langkah untuk memastikan pertumbuhan ekonomi digital Indonesia tetap berada dalam koridor kepentingan nasional.

Ia menambahkan, Garda Indonesia juga siap menjadi mitra pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan. "Harapan kami, pemerintah dapat merespons aspirasi ini dengan langkah konkret yang mencerminkan keberpihakan pada rakyat," imbuh dia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News