KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi petani sawit yang tergabung dalam Perkumpulan Forum Kelapa Sawit Jaya Indonesia (POPSI) meminta Presiden Jokowi untuk melanjutkan moratorium sawit. POPSI meminta Presiden Jokowi untuk memperpanjang Instruksi Presiden Nomor 8 tahun 2018 tentang evaluasi izin dan peningkatan produktivitas atau moratorium sawit.

Ketua Umum POPSI, Pahala Sibuea mengatakan, total luasan perkebunan sawit Indonesia seluas 16,38 juta hektar (ha) saat ini. Produksi crude palm oil (CPO) atau minyak sawit mentah setiap tahunnya mengalami over stock CPO dikisaran 4,5 juta - 5 juta ton per tahun.

"Untuk itu moratorium sawit harus dilanjutkan, untuk mengerem pembukaan lahan baru perkebunan sawit," kata Pahala dalam keterangan tertulisnya, Jumat (25/6).

POPSI meminta Pemerintah fokus pada peningkatan produktifitas petani sawit. Salah satunya melalui program peremajaan sawit rakyat (PSR) yang dinilai sudah tepat dilakukan.

Baca Juga: Ini rencana bisnis Triputra Agro Persada (TAPG) di tahun 2021

Setelah PSR, petani diperkirakan bisa memiliki produktifitas 20 ton - 25 ton/ TBS (tandan buah segar) per tahunnya. Sebelumnya, produktifitas petani hanya kisaran 10 ton sampai 15 ton per tahunnya. Artinya akan ada tambahan produksi sawit Indonesia dari petani yang cukup signifikan.

"Dengan program PSR dan bila tidak ada moratorium sawit, maka akan terjadi boom lompatan produksi CPO yg akan menambah over stock di tahun 2023 nanti, mungkin menjadi dua kali lipat dari over stock setiap tahunnya" ujar dia.

Bila hal tersebut tidak diantisipasi, POPSI menilai akan berdampak besar terhadap petani sawit. Salah satunya akan membuat harga TBS petani ke depan bisa turun drastis. "Bahkan bisa jadi PKS (perjanjian kerjasama) milik pengusaha tidak akan menerima TBS dari petani," ucap dia.

Selain meminta untuk memperpanjang Inpres No 8 tahun 2018 tentang moratorium, POPSI meminta pemerintah mempertegas beberapa hal dalam melanjutkan moratorium sawit. Pertama, secara bersama berhenti melakukan deforestasi dan optimalkan kerjasama dengan petani swadaya melalui peningkatan produktivitas petani dan pembelian langsung ke petani.

Kedua, melakukan penanganan rendahnya harga jual dengan menghilangkan biaya ekonomi tinggi di lapangan dan menjadikan petani swadaya menjadi salah satu sumber pasokan program pemerintah seperti B30 secara transparan dan berkelanjutan.

Editor: Handoyo .