Wawancara dengan Rico Usthavia Frans, Sekjen Asosiasi Sistem Pembayaran Nasional (ASPI) : 

Menyambut era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), sistem pembayaran Indonesia masih harus diperbaiki. MEA sebentar lagi, tapi belum berarti terlambat. Asalkan kita kerja cepat, secara infrastruktur, sistem pembayaran kita bisa bersaing dengan negara-negara ASEAN lain.

Saat ini ASPI dan Bank Indonesia (BI) berdiskusi membicarakan Sistem Pembayaran Nasional atau National Payment Gateway (NPG). Langkah awal, akan dibentuk national payment shceme. Ini adalah aturan main NPG. ASPI memiliki roadmap NPG. Tapi, roadmap harus dari BI.

Langkah awal, ASPI sedang mengkaji dan mengundang partner potensial yang berniat mengusulkan bentuk sistem pembayaran. Sejauh ini, respons BI sangat positif. Dalam menghadapi MEA, ada beberapa hal penting yang harus dilakukan BI.

Pertama, mendorong terwujudnya national payment scheme menuju pembentukan prinsipal domestik. Saat ini sistem pembayaran mesudah ada secara fisik dan dinikmati konsumen. 

Tapi, mayoritas transaksi kartu, baik kartu ATM/debet dan kartu kredit, menggunakan prinsipal asing, seperti Visa dan MasterCard. Contoh, biaya yang harus dibayar ke prinsipal asing sekitar 0,05% per transaksi kartu. 

Kehadiran prinsipal domestik sangat penting, karena pelakunya bank lokal. Kita bisa melakukan fungsi kontrol, termasuk kontrol terhadap biaya transaksi. Bagi konsumen, bisa mendapat diskon lebih besar. Ini karena biaya yang dibayarkan ke prinsipal domestik bisa lebih murah karena fungsi kontrol itu.

(Selengkapnya lihat Harian KONTAN hal 1, 14 Februari 2014)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Dessy Rosalina