Asosiasi Vape Dorong Pengawasan, Bukan Pelarangan Total



KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Industri rokok elektronik (REL) nasional meminta pemerintah mengedepankan regulasi yang tepat sasaran dan tidak memberlakukan pelarangan total terhadap produk REL legal. Pasalnya, industri ini memiliki kontribusi ekonomi signifikan, mulai dari investasi, penerimaan cukai, ekspor, hingga penyerapan tenaga kerja. 

Pelaku industri berharap upaya pemberantasan narkotika dan perlindungan anak tetap berjalan tanpa mengorbankan keberlangsungan usaha serta mata pencaharian pekerja yang bergantung pada sektor tersebut.

Keresahan itu disampaikan Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI), Asosiasi Retail Vape Indonesia (ARVINDO), Perkumpulan Pengusaha E-liquid Indonesia (PPEI), Asosiasi Pekerja Vape Indonesia (APVINDO), dan Asosiasi Konsumen Vape Indonesia (AKVINDO) dalam Konferensi Pers Industri Rokok Elektronik Nasional pada 17 November 2026 di tengah munculnya wacana pelarangan total untuk rokok elektronik. 


Asosiasi pelaku usaha, produsen, peritel, dan konsumen rokok elektronik menandatangani pakta integritas. Pakta ini menjadi komitmen bersama untuk membantu pemerintah dan aparat penegak hukum mencegah penyalahgunaan rokok elektronik.

Baca Juga: Soal Rencana Larangan Vape, Begini Kata Asosiasi Konsumen Vape

Ketua Asosiasi Pekerja Vape Indonesia (APVINDO), Enggar Dwi, mengatakan industri REL melibatkan tenaga kerja dari hulu hingga hilir, mulai dari produksi, pemasaran, distribusi, pergudangan, ritel, hingga layanan pendukung. Karena itu, tekanan terhadap industri ini berpotensi berdampak langsung pada pekerjaan dan penghidupan para pekerja beserta keluarganya.

“Pelarangan REL berisiko menghilangkan mata pencaharian pekerja dan meningkatkan pengangguran. Kami berharap pemerintah mempertimbangkan dampak tersebut dalam menetapkan kebijakan,” ujar Enggar dalam keterangannya dikutip Rabu (18/11/2026).

Industri rokok elektronik nasional juga memiliki kontribusi ekonomi yang cukup besar. Berdasarkan data Kementerian Perindustrian dan asosiasi, terdapat lebih dari 7.000 pelaku usaha dengan nilai investasi mencapai Rp 31 triliun. Industri ini juga menyumbang penerimaan cukai Rp2,8 triliun pada 2025 dan mencatat nilai ekspor sekitar US$ 518 juta.

Dari sisi ketenagakerjaan, industri REL diperkirakan menyerap lebih dari 150.000 pekerja secara langsung maupun tidak langsung. Bahkan, mata rantai ekonominya menopang penghidupan sekitar satu juta orang, termasuk keluarga pekerja.

Baca Juga: 5 Asosiasi Vape Teken Pakta, Perketat Penjualan Produk ke Konsumen

 Ketua Umum APVI Budiyanto mengatakan, wacana pelarangan rokok elektronik menimbulkan kekhawatiran bagi pelaku usaha dan pekerja legal. Ia berharap pemerintah turut melindungi ekosistem usaha yang telah diatur dan dikenai cukai sejak 2018, tanpa mengabaikan penindakan terhadap penyalahgunaan.

Sementara itu, Ketua Umum ARVINDO Fachmi Kurnia Firmansyah menyebut tekanan akibat isu pelarangan mulai dirasakan pedagang ritel. Sejumlah pemilik toko bahkan menghadapi penolakan perpanjangan sewa hingga diminta mengosongkan tempat usaha. Menurutnya, pelaku usaha legal tidak seharusnya menanggung dampak pelanggaran yang dilakukan oknum lain.

Ketua Umum PPEI Daniel Purwanto menegaskan dukungan terhadap pemberantasan narkotika dan memastikan anggotanya tidak menjual produk yang mengandung narkotika. Ia berharap pemerintah tetap memberi ruang bagi industri REL untuk mengembangkan produk dalam negeri, mendorong hilirisasi, dan memperluas pasar ekspor dengan pengawasan yang ketat.

Adapun perwakilan AKVINDO, Adzie Taufik Noer Setiawan, mengingatkan bahwa pelarangan total berpotensi mendorong konsumen beralih ke produk ilegal yang tidak jelas asal-usul, kandungan, dan kualitasnya. Karena itu, ia berharap akses konsumen dewasa terhadap produk legal tetap dipertimbangkan dalam penyusunan kebijakan.

Sebagai wujud komitmen bersama, APVI, ARVINDO, PPEI, APVINDO, dan AKVINDO menandatangani pakta integritas untuk mendukung pemberantasan penyalahgunaan narkotika, mencegah akses kepada mereka yang berusia di bawah 21 tahun, serta memperkuat kepatuhan dan pengawasan industri.  

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News