Aspermigas Minta Rencana Kerja Sama Cadangan BBM RI, Thailand, Filipina Dikaji Matang



KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas Nasional (Aspermigas) mendorong pemerintah mengkaji secara matang rencana kerja sama pembentukan cadangan minyak bersama atau joint oil stockpiling yang melibatkan Indonesia, Thailand, dan Filipina.

Sejumlah aspek dinilai perlu diperhatikan sebelum kerja sama tersebut diimplementasikan, mulai dari manfaat investasi, efisiensi biaya, hingga risiko geopolitik dan mekanisme akses cadangan.

Sebelumnya, melansir The Straits Times, PNOC Exploration Corporation milik pemerintah Filipina menandatangani dua surat pernyataan niat (letter of intent/LoI) terpisah dengan perusahaan asal Indonesia dan Thailand dalam ASEAN Business and Investment Summit pada 13 November 2026.


Baca Juga: Penjualan Menguat, Gaikindo Berharap Penjualan Kendaraan Tembus 1 Juta Unit pada 2026

Kesepakatan tersebut menjadi bagian dari penjajakan proyek percontohan yang memungkinkan Filipina mengakses cadangan minyak di kedua negara saat terjadi kondisi darurat.

Ketua Komite Investasi Aspermigas, Moshe Rizal menyatakan bahwa kerja sama ini merupakan hal yang wajar, terutama mengingat Filipina merasakan dampak yang relatif besar akibat hambatan pasokan minyak dari Selat Hormuz di tengah ketegangan geopolitik.

"Perang Iran kemarin sama Amerika Serikat (AS) yang Selat Hormuz tutup, itu Filipina paling kena. Kenapa? Karena mayoritas, sekitar 80 sampai 90%-nya minyak mereka itu dari sana, dari Timur Tengah, sehingga terdampak luar biasa," jelas Rizal saat dihubungi Kontan, Selasa (17/11/2026).

Karena itu, ia memandang kerja sama ini sebagai langkah positif, terutama karena berpotensi mendatangkan tambahan investasi ke Indonesia. Dalam skema tersebut, Indonesia berperan menyediakan wilayah untuk pembangunan fasilitas penyimpanan (storage) di dalam negeri.

Meski demikian, Rizal mengingatkan bahwa rencana tersebut masih dalam tahap studi dan belum masuk tahap implementasi. Menurut dia, skema patungan antarnegara memang berpotensi menekan biaya pembangunan dan pengelolaan cadangan strategis. Akan tetapi, jika tidak dirancang dengan tepat, kerja sama tersebut berisiko dapat menimbulkan biaya lebih besar maupun persoalan antarnegara.

Baca Juga: Hippindo Proyeksikan Transaksi Ritel Tumbuh hingga 20% Saat Nataru 2026/2027

"Ini kan masih tahap studi, belum implementasi juga. Masih studi di mana nanti kan ini istilahnya sangat kompleks, bukannya enggak mudah juga. Kalau dibilang ini bisa lebih murah, bisa juga jadi misalkan kalau salah implementasinya bisa jadi lebih mahal, dan bisa jadi tarik-ulur antara negara-negara tetangga," ujar Rizal.

Di sisi lain, dia menilai Indonesia masih perlu meningkatkan cadangan strategis, khususnya cadangan bahan bakar minyak (BBM). Saat ini, cadangan strategis Indonesia diperkirakan hanya berkisar 12–16 hari. Menurut dia, jumlah tersebut perlu ditingkatkan setidaknya hingga mencukupi kebutuhan selama satu bulan.

Namun, peningkatan cadangan membutuhkan biaya besar. Karena itu, kerja sama dengan negara lain dapat menjadi salah satu opsi untuk menekan kebutuhan investasi, sepanjang manfaat dan risikonya diperhitungkan secara matang.

"Sekali lagi pemerintah harus lihat cost dan benefit-nya seperti apa. Jangan sampai antara tetangga ini jadi tensi, nanti ini bisa jadi liability. (Dikhawatirkan) bukan benefit, tapi justru risiko," kata dia.

Rizal juga menyoroti perlunya kejelasan mengenai kepemilikan dan hak akses atas cadangan minyak yang ditempatkan di Indonesia. Menurutnya, perbedaan kondisi ketahanan energi masing-masing negara serta potensi ketegangan geopolitik perlu menjadi pertimbangan dalam menyusun mekanisme kerja sama.

"Ini kan masih studi. Memang sudah ada perjanjian yang ditandatangani antara pihak Filipina, tapi kan sebatas ini B2B (business-to-business), perusahaan dari Filipina, perusahaan migas Indonesia, dan Thailand kerja sama. Kerja sama itu bagus, tapi kompleksitasnya harus dikaji," jelas Rizal.

Ia menambahkan, kontrak kerja sama perlu mengatur pembagian hak dan kewajiban secara jelas, termasuk mekanisme akses cadangan ketika salah satu negara membutuhkan pasokan dalam kondisi darurat. 

"Kontrak kerja sama itu harus solid di mana semua risiko tuh sudah di-cover dan sudah ada mitigasinya. Itu akan bisa lancar, tapi kalau masih ada celah-celah, nah ini bisa jadi risiko nanti," pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News