KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kartu Kredit Indonesia (KKI) tak hanya diarahkan sebagai alternatif alat pembayaran berbasis kartu kredit di dalam negeri. Ke depan, ekosistem KKI juga berpeluang diperluas agar dapat terhubung dengan layanan buy now, pay later (BNPL) alias paylater.

Hal itu diungkapkan Ketua Umum Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) Santoso Liem. Ia bilang konektivitas KKI dengan paylater menjadi salah satu ruang pengembangan yang dapat digarap industri. 

Namun, rencana tersebut masih membutuhkan pembahasan lebih lanjut dengan penyedia layanan paylater dan regulator. 

Baca Juga: BI Pastikan KKI dan Visa-Mastercard Bisa Beroperasi Berdampingan

“Kita punya harapan suatu hari nanti KKI juga bisa terkoneksi dengan paylater. Belum ada suatu target tertentu karena ini harus dibicarakan dengan para industri provider paylater,” ujar Santoso saat dihubungi Kontan, Rabu (19/8/2026).

Ia menegaskan, pembahasan tersebut juga perlu melibatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), mengingat layanan paylater memiliki aspek perizinan yang berada dalam ranah OJK.

“Jadi nanti perlu ada pembicaraan terpisah dengan OJK bagaimana mengoneksikan antara paylater dengan KKI. Jadi ini butuh satu homework, ini menjadi salah satu ruang pengembangan ke depan,” katanya.

Pada dasarnya, kata Santoso, pengembangan KKI ditujukan untuk memperluas pilihan alat pembayaran bagi masyarakat. KKI memanfaatkan jaringan pembayaran domestik yang telah tersedia, dengan sumber dana transaksi berasal dari fasilitas kredit.

Baca Juga: Pembiayaan Flexi Gold Bank Mega Syariah Capai Rp 42 Miliar per Juli 2026

Lebih lanjut ia menjelaskan, pengembangan KKI merupakan perluasan dari pengalaman Indonesia dalam mengembangkan instrumen pembayaran berbasis kartu kredit untuk pemerintah, yakni Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD).

Konsep tersebut kemudian diperluas agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan sektor ritel. Namun, ASPI tak mematok target jumlah pengguna KKI dalam waktu tertentu.

KKI sendiri menggunakan infrastruktur jaringan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN), yang melibatkan penerbit kartu atau issuer, acquiring, switching, serta lembaga services dan lembaga standar.

Dalam mekanismenya, merchant membayar merchant discount rate (MDR) kepada acquiring. Selanjutnya, acquiring membagikan biaya tersebut kepada issuer, switching, serta lembaga services dan lembaga standar.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News