KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Asuransi Jiwasraya (Persero) mengungkapkan per 31 Desember 2024, telah membayar uang kepada para pensiunan sebesar Rp 132 miliar. 

“Jadi dari total kewajiban sebesar Rp 486 miliar, Jiwasyara sebagai Pendiri telah melakukan pemenuhan sesuai kemampuan perusahaan pada tanggal 31 Des 2024 yang mencapai Rp 132 miliar," kata Lutfi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI, di Jakarta, Kamis, (6/2).

Lutfi menerangkan bahwa uang tersebut merupakan hasil dari dana tambahan sesuai dengan rekomendasi Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sesuai dengan kemampuan perusahaan.

Reksa Dana Diburu, Investor dan Nilai Reksa Dana Mirae Asset Naik di Awal 2025

Dengan pemenuhan kewajiban tersebut, Lutfi menuturkan bahwa rasio solvabilitas Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) Jiwasraya meningkat dari yang sebelumnya sekitar 4,7% menjadi kurang lebih 32,9%.

Baca Juga: OJK Terus Dorong Asuransi Jiwasraya Selesaikan Rencana yang Dimuat Dalam RPK

"Memang kalau kita nggak penambahan pendanaan, sebenarnya dana DPPK itu akan habis di bulan April 2025," ungkapnya. 

Lebih lanjut, Luthi mengatakan bahwa proses pembayaran uang pensiunan bakal selesai secara bertahap. Hal ini dilakukan agar kemampuan pendanaan perusahaan dapat bertahan sampai tahun 2028.

Adapun berdasarkan data yang dipaparkan Lutfi, proyeksi liabilitas solvabilitas per 31 Desember 2024 dengan total peserta 2.332 orang mencapai sebesar Rp 452,1 miliar.

Sebelumnya, sebanyak 70 nasabah korban yang tergabung dalam Konsolidasi Nasional Nasabah Korban PT Asuransi Jiwasraya (Persero) (Konsolnas Jiwasraya) yang menolak restrukturisasi atau pengalihan polis asuransi ke IFG Life, masih bersikukuh menuntut uang mereka kembali sebesar Rp 205,78 miliar. 

Baca Juga: OJK: Portofolio DPLK Jiwasraya Bakal Dipindahkan ke DPLK IFG Life

Berbagai upaya telah dilakukan, termasuk melayangkan somasi kepada Ketua Tim Percepatan Restrukturisasi Jiwasraya sekaligus Direktur Utama IFG Hexana Tri Sasongko.

Tak hanya itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga terus mendorong PT Asuransi Jiwasraya (Persero) untuk menyelesaikan rencana yang dimuat dalam Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) secara konsisten. Salah satunya termasuk menyelesaikan seluruh kewajiban kepada pemegang polis Jiwasraya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Baca Juga: Komisi VI DPR Dorong Penyelesaian Polemik Manfaat Pensiun Jiwasraya

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News