Asuransi Masih Mengandalkan Proyek-Proyek Pemerintah



JAKARTA. Asuransi umum tetap mengandalkan proyek -proyek pemerintah untuk mendapatkan premi asuransi proyek atau surety bond.

Joko Hananto, Direktur Pemasaran dan Sumber Daya Manusia PT Asuransi Bumiputera Muda 1967 mengatakan, membaiknya ekonomi di 2010 memacu pemerintah dan swasta menggenjot proyek infrastruktur. "Untuk itu, pemerintah dan pihak swasta butuh penjaminan," ujarnya.

Joko bilang, ekonomi membaik dan perbankan gencar menyalurkan kredit ke infrastruktur. "Terutama ke proyek pembangunan jalan tol dan pembangkit listrik," katanya.


Per akhir November 2009, Bumida telah mengumpulkan premi asuransi proyek Rp 40 miliar atau mendekati target tahun ini yang sebesar Rp 45 miliar. Bumida menargetkan premi di 2010 tumbuh 15%.

PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) juga mengincar proyek pemerintah di tahun 2010. "Pada tahun depan, kami bertumpu pada proyek pemerintah, meskipun proyek milik swasta juga akan menggeliat," kata Eko Budiwiyono, Direktur Utama Jasindo.

Per akhir November tahun ini, Jasindo membukukan premi asuransi proyek Rp 42 miliar. Angka ini juga mendekati target yang dipatok Jasindo untuk 2009, yaitu Rp 45 miliar. Pada 2010, Jasindo menargetkan pertumbuhan premi asuransi proyek sebesar 10%.

Optimisme boleh saja. Masalahnya, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) berencana membatasi peran asuransi dalam penjaminan proyek maksimal Rp 1 miliar.

Ini yang dikhawatirkan perusahaan asuransi. "Pembatasan itu bisa menggerus pendapatan premi karena nilai itu terlalu kecil," ujar Eko.

Namun, untuk menyiasati agar preminya tak mengempis bila peraturan LKPP diterapkan, Jasindo dan Bumida sudah punya strategi. Salah satunya akan menerbitkan jaminan back to back guarantee untuk penawaran proyek.

Artinya, perusahaan asuransi akan bekerjasama dengan bank untuk penjaminan proyek. "Bank pasti butuh asuransi karena mereka tidak punya pengalaman dalam menjamin proyek," kata Joko.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News