KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dalam beberapa waktu ke belakang, pemerintah gencar membangun program asuransi bagi pelaku usaha di sektor industri pangan. Hal ini diharapkan bisa membantu menggenjot angka penetrasi asuransi yang masih rendah, terutama pada kalangan menengah ke bawah.

Sejumlah program asuransi mulai dari tanaman padi, peternakan sapi, hingga budidaya perikanan muncul ke pasaran. Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Dody AS Dalimunthe menyebut, peningkatan penetrasi asuransi menjadi poin utama yang bisa dirasakan oleh pelaku usaha asuransi. Pasalnya secara nominal premi, nilainya terbilang kecil.

Saat ini penetrasi asuransi di dalam negeri baru berada di kisaran 6%. "Sehingga dengan lebih banyak masyarakat yang dilibatkan, diharapkan angka membantu meningkatkan angka penetrasi. "Apa lagi program seperti ini menggunakan skema subsidi dari pemerintah sehingga akan meringankan petani dan peternak," kata dia baru-baru ini.

Program asuransi pangan memang banyak menggunakan anggaran APDB untuk memberi subsidi premi pada petani hingga peternak kecil. Bahkan 100% premi dari program asuransi perikanan yang nilainya berkisar Rp 90.000 hingga Rp 225.000 per tahun berasal dari subsidi pemerintah. Nah, subsidi premi dari pemerintah pun diklaimnya masuk dengan lancar kepada pelaku usaha yang ikut serta dalam program ini.

Namun secara bisnis, premi yang bisa didapat dari program seperti ini memang masih terbilang kecil. Sebagai contoh asuransi budidaya udang yang dijalankan mulai akhir tahun lalu, menghasilkan premi sebesar Rp 1,48 miliar hingga bulan Oktober 2018. Namun asal dikelola dengan baik, bisnis seperti ini dinilai bisa memberikan margin keuntungan bagi pelaku usaha.

Selain itu, berdasarkan diskusi dengan pemerintah, Dody menyebut perluasan jumlah tertanggung dari program asuransi pangan besar kemungkinan untuk terus bertamabah. Ini artinya makin besar pula potensi premi yang bisa didapat.

Tak hanya sampai di situ, jenis usaha pangan yang bisa diasuransikan pun rencananya akan terus bertambah. Namun hal ini disebutnya masih bergantung pada keputusan pemerintah.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Wahyu T.Rahmawati