KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Wakil Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia (REI) Bambang Ekajaya menuturkan, persoalan utama dari masih adanya backlog perumahan atau kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan rumah di Indonesia ialah ketersediaan KPR subsidi.

Pasalnya, Bambang menyebut market yang begitu besar dihadapkan pada adanya kuota untuk pendanaan KPR subsidi. Oleh karenanya diperlukan adanya terobosan dalam pengadaan KPR bersubsidi untuk mengurangi backlog.

"Jadi mungkin bisa dipikirkan periode subsidi, bisa dievaluasi, sehingga dana subsidi yang relatif terbatas bisa lebih di efektifkan. Misal juga untuk parsial subsidi untuk milenial, golongan masyarakat berpenghasilan tanggung (MBT)," kata Bambang kepada Kontan.co.id, Rabu (12/7).

Baca Juga: Tekan Backlog, Sistem Penilaian KPR Bagi MBR Informal Harus Diubah

Menurutnya, selama ini KPR bersubsidi hanya diberikan kepada konsumen terpilih yang memenuhi kriteria masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Kemudian backlog Perumahan kata dia masih tinggi. Dimana melalui KPR subsidi menjadi salah satu upaya menguranginya.

Sayangnya, KPR bersubsidi hanya diperuntukkan bagi MBR saja. Padahal kata Bambang masih ada golongan masyarakat lainnya yang memerlukan bantuan pemerintah.

Bambang mencotohkan, ketika seseorang mendapat KPR bersubsidi untuk tenor 20 tahun, maka selama 20 tahun itu subsidi bunga diberikan. Padahal lima tahun kemudian ada potensi masyarakat tersebut tak lagi masuk MBR atau menjadi golongan menengah.

"Padahal karier orang selalu berkembang, yang hari ini masih tergolong MBR, 5 tahun yang akan datang sudah tumbuh ke golongan menengah misalnya. Tentu seharusnya subsidinya bisa di evaluasi lagi," imbuhnya.

Baca Juga: Emiten Properti Bertarung di Tengah Lonjakan Bunga

Dengan adanya evaluasi pemberian periode subsidi maka diharapkan dengan budget subsidi yang sama, bisa digunakan untuk 2 atau 3 kali kapasitas masyarakat agar bisa subsidi.

Sehingga pada akhirnya target Indonesia tak ada lagi backlog di 2045 bisa tercapai. Meski demikian hal tersebut kata Bambang tetap harus melalui proses kajian dan evaluasi yang panjang.

"Kebutuhan perumahan khususnya untuk MBR memang masih menjadi PR besar bagi pemerintah. Dan REI bersama-sama pemerintah terus membangun untuk mengurangi backlog tersebut," ujarnya.

Baca Juga: Harga Rumah Tapak Subsidi 2023-2024 Resmi Naik, Ini Besarannya

Dari berita KONTAN sebelumnya, Menurut Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), diperkirakan angka backlog dapat selesai pada tahun 2045 bila kita mampu merealisasikan pembangunan rumah sebesar 1,5 juta per tahun, yang berarti target pembangunan perumahan harus dinaikan setidaknya 1,5 kalinya.

Adapun, realisasi program sejuta rumah sejak 2015 hingga 2022 mencapai 7,99 juta unit rumah. Atau rata-rata hampir mendekati 1 juta unit rumah per tahun. Meskipun realisasi program sejuta rumah dapat dicapai, namun angka backlog masih tinggi.

Dimana menurut angka Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2021, angka backlog mencapai 12,71 juta rumah, yang menandakan bahwa PSR belum cukup untuk mempercepat pengurangan angka backlog.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Noverius Laoli