Jakarta. Indonesia National Shipowners Association (INSA) menyarankan pemerintah untuk menyerahkan penugasan penanganan masalah dwelling time ke Kementerian Perhubungan (Kemhub). Kemhub diyakini dapat mengkoordinasikan serta merumuskan berbagai kepentingan setiap instansi terkait dalam pengurusan berbagai izin impor barang atawa komoditas. Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar menugaskan Kemhub untuk tetap stand by di pelabuhan. Menurutnya, kalau ada kebutuhan cek fisik barang impor semuanya ada di situ. "Solusi dwelling time adalah disatuatapkan manajemennya dan dikoordinasikan oleh Kemhub," ujar Carmelita dalam keterangan tertulis, Kamis (30/7). Carmelita bilang, saat ini masa tunggu barang dwelling time di pelabuhan Tanjung Priuk mencapai waktu 5,2 hari, sedangkan Jokowi menghendaki harus 4,7 hari. Untuk memenuhi keinginan presiden, butuh pihak yang bisa mengkoordinasikan pelayanan ekspor-impor dalam satu atap, yakni Kemhub. Namun, Kemhub sebagai koordinator harus dapat memastikan kelancaran pengurusan berbagai dokumen yang diperlukan.
Atasi dwelling time, Kemhub disarankan memimpin
Jakarta. Indonesia National Shipowners Association (INSA) menyarankan pemerintah untuk menyerahkan penugasan penanganan masalah dwelling time ke Kementerian Perhubungan (Kemhub). Kemhub diyakini dapat mengkoordinasikan serta merumuskan berbagai kepentingan setiap instansi terkait dalam pengurusan berbagai izin impor barang atawa komoditas. Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar menugaskan Kemhub untuk tetap stand by di pelabuhan. Menurutnya, kalau ada kebutuhan cek fisik barang impor semuanya ada di situ. "Solusi dwelling time adalah disatuatapkan manajemennya dan dikoordinasikan oleh Kemhub," ujar Carmelita dalam keterangan tertulis, Kamis (30/7). Carmelita bilang, saat ini masa tunggu barang dwelling time di pelabuhan Tanjung Priuk mencapai waktu 5,2 hari, sedangkan Jokowi menghendaki harus 4,7 hari. Untuk memenuhi keinginan presiden, butuh pihak yang bisa mengkoordinasikan pelayanan ekspor-impor dalam satu atap, yakni Kemhub. Namun, Kemhub sebagai koordinator harus dapat memastikan kelancaran pengurusan berbagai dokumen yang diperlukan.
