KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto berencana membentuk satuan tugas (satgas) khusus deregulasi untuk memangkas aturan dan perizinan yang dinilai menghambat investasi serta kegiatan usaha di Indonesia.

Rencana itu disampaikan Prabowo saat menghadiri acara penyerahan denda administratif sebesar Rp 10,27 triliun dan lahan kawasan hutan seluas 2,37 juta hektare di Kejaksaan Agung RI, Rabu (13/5/2026).

Prabowo mengatakan proses perizinan yang lambat selama ini banyak dikeluhkan pelaku usaha maupun investor. Karena itu, pemerintah akan melakukan penyederhanaan regulasi secara besar-besaran.

BNI Menanggapi Aksi Demonstrasi di Pematang Siantar

“Mensesneg saya minta nanti dikumpulkan pakar-pakar bikin satgas khusus untuk mempercepat deregulasi, sederhanakan, jangan persulit para pengusaha,” ujar Prabowo.

Baca Juga: Satgas PKH Serahkan Rp 10 Triliun ke Negara, Prabowo: Bisa Renovasi 5.000 Puskesmas

Ia menilai banyaknya aturan teknis dan birokrasi berbelit justru membuka ruang praktik pungutan dan penyalahgunaan kewenangan oleh oknum aparat.

“Regulasi sederhanakan. Kecenderungan regulasi adalah inisiatif dari birokrat-birokrat untuk terus terang saja cari peluang, nanti minta feedback, minta uang supaya izinnya dipercepat keluar,” katanya.

Prabowo juga menyoroti lamanya proses penerbitan izin usaha di Indonesia yang dinilai kalah cepat dibanding negara-negara tetangga.

"Kalau negara lain bisa keluarkan izin dalam dua minggu, kenapa kita dua tahun?” ujarnya.

Menurut Prabowo, deregulasi menjadi langkah penting untuk memperbaiki iklim investasi nasional sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi.

Ia meminta seluruh kementerian dan lembaga ikut membenahi sistem perizinan agar lebih efisien dan ramah bagi dunia usaha.

“Kurangi ketidakefisienan, permudah perizinan. Pengusaha-pengusaha juga mengeluh mereka mau bekerja dan mereka mau investasi tapi kadang-kadang tunggu izin satu tahun dua tahun,” katanya.

Baca Juga: Prabowo Sebut Negara Akan Dapat Uang Rp 49 Triliun Lagi dari Denda Tindakan Ilegal

Selain sektor investasi, Prabowo menilai persoalan perizinan juga berdampak pada layanan publik. Ia mencontohkan hambatan impor gas untuk rumah sakit yang sempat terganggu hanya karena masalah administrasi perizinan.

“Hanya soal izin-izin,” ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News