Atasi Hambatan Keuangan dan Politik, Merger Perusahaan Tambang Bakal Marak?



KONTAN.CO.ID - LONDON. Perusahaan-perusahaan tambang bertekad membangun skala usaha melalui merger dan akuisisi (M&A) serta kemitraan guna mengatasi hambatan keuangan dan geopolitik, meskipun beberapa kesepakatan besar gagal terwujud dalam setahun terakhir.

Gold Fields yang mengajukan penawaran senilai US$ 27,1 miliar untuk membentuk produsen emas terbesar kedua di dunia ditolak oleh Northern Star pada Senin (28/9/2026), menjadi perusahaan tambang terbaru yang menempuh langkah ini.

Gold Fields menggunakan alasan yang sama dengan perusahaan tambang tembaga: diversifikasi, sinergi, dan kekuatan finansial.


"Perusahaan tambang besar ini cenderung mendanai pengembangan proyek melalui neraca keuangan dengan menggunakan utang, bukan melalui penggalangan modal ekuitas; jadi, mereka perlu menjadi lebih besar agar memiliki arus kas yang cukup untuk mengelola utang tersebut," ujar analis Glyn Lawcock dari Barrenjoey seperti dikutip Reuters.

Meskipun BHP gagal dalam upayanya mengakuisisi Anglo American, serta Rio Tinto membatalkan pendekatan terhadap Glencore, para investor dan pihak yang mengetahui diskusi internal perusahaan menyatakan bahwa dewan direksi tetap yakin skala bisnis tambang yang lebih besar lebih menguntungkan untuk mendapatkan pembiayaan bagi proyek tambang bernilai miliaran dolar.

Baca Juga: Goldman Sachs Siapkan CEO Baru, John Waldron Disebut Gantikan David Solomon

Tekanan Politik

Perusahaan tambang juga menghadapi tekanan politik yang besar untuk mengamankan pasokan tembaga dan mineral kritis lainnya yang menjadi prioritas utama dalam agenda energi, ekonomi, dan keamanan nasional.

Pengembangan tambang tembaga baru bisa menelan biaya US$ 10 miliar hingga US$ 20 miliar dan memakan waktu satu dekade atau lebih untuk pembangunannya. Hal ini memunculkan pertanyaan apakah perusahaan memiliki kekuatan finansial yang memadai untuk bersaing di pasar di mana cadangan berkualitas tinggi semakin langka.

"Semakin lama, persoalannya bukan sekadar tentang besarnya cadangan bijih. Ini tentang siapa yang memiliki neraca keuangan dan kapabilitas untuk mendanai, mengurus perizinan, membangun, serta menyediakan tenaga kerja bagi proyek berjangka panjang," kata Richard Sellschop, mitra senior McKinsey. 

Para pemegang saham yang menanggung kerugian akibat penurunan nilai aset (writedown) dari gelombang merger dan akuisisi (M&A) industri sebelumnya kini menuntut agar setiap pertumbuhan dibarengi dengan disiplin modal yang ketat; hal ini menciptakan tantangan mendasar bagi dewan direksi.

"Argumen mengenai skala itu sangat valid," ujar George Cheveley, manajer portofolio di NinetyOne.

Ia menambahkan, seiring dengan semakin politisnya isu mineral kritis dalam industri pertambangan, perusahaan tambang berskala menengah tidak memiliki skala yang memadai untuk menghadapi intervensi pemerintah.

Baca Juga: Dolar AS Flat, Harga Minyak dan Yield Treasury Naik di Tengah Konflik AS-Iran

Namun, menurut Sellschop, skala besar tidak selalu menguntungkan. Skala besar memang menciptakan keunggulan pada aset padat modal seperti fasilitas peleburan (*smelter*) dan pemurnian, namun bisa menjadi kerugian di pasar khusus (niche market).

Berbeda dengan kegemaran melakukan akuisisi besar-besaran pada tahun 2000-an, dewan direksi kini bersikeras bahwa pertumbuhan harus berjalan beriringan dengan—dan bukan menggantikan—imbal hasil bagi pemegang saham.

Sektor pertambangan menjadi lebih berisiko seiring upaya pemerintah untuk menguasai mineral kritis; hal ini membuat skala perusahaan menjadi lebih bernilai sebagai perlindungan terhadap nasionalisme sumber daya, menurut para investor dan analis.

Kendali Negara

Berbagai negara, mulai dari Indonesia hingga Cile, telah mengambil langkah untuk meningkatkan kendali negara atas aset pertambangan, sementara AS dan Uni Eropa menerapkan pembatasan perdagangan yang bertujuan memulangkan rantai pasok ke dalam negeri.

Kegagalan upaya BHP untuk mengakuisisi Anglo American senilai US$ 49 miliar telah memperkuat preferensi terhadap pertumbuhan internal dan usaha patungan dibandingkan M&A yang bersifat transformasional. Setidaknya untuk saat ini.

Kemitraan perusahaan tersebut dengan Lundin Mining mencerminkan strategi untuk menyebar risiko ke berbagai proyek pengembangan, alih-alih bertaruh pada satu akuisisi besar tunggal.

Para investor menyatakan kesediaan mereka untuk mendukung pertumbuhan, namun hanya jika memenuhi standar yang lebih ketat dibandingkan masa lalu. Sebagian investor membedakan antara pertumbuhan organik dan usaha patungan dengan akuisisi besar yang berisiko menghancurkan nilai perusahaan jika integrasi gagal dilakukan.

Fase pertumbuhan industri pertambangan sebelumnya berakhir dengan hasil buruk.

Baca Juga: Harga Minyak Naik, Brent Bertahan di Atas US$105 di Tengah Risiko Selat Hormuz

Perusahaan-perusahaan seperti BHP, Rio Tinto, dan Anglo American menghabiskan dana besar untuk akuisisi antara tahun 2005 dan 2012, namun akhirnya harus mencatatkan penurunan nilai aset hingga miliaran dolar ketika harga komoditas anjlok.

Hal itu memicu satu dekade yang berfokus pada pemangkasan biaya, penjualan aset, dan pengembalian kas kepada pemegang saham. Namun, modal yang dibutuhkan untuk mengembangkan cadangan baru telah melonjak sementara pasokan semakin menipis, sehingga memaksa dewan direksi untuk mempertimbangkan apakah perusahaan mereka cukup besar untuk bersaing.

Para investor menilai bahwa kerja sama antara Rio Tinto dan Glencore masih mungkin terjadi, meskipun CEO Simon Trott telah mengisyaratkan ketidaktertarikan pada langkah merger dan akuisisi (M&A) semacam itu, dengan menyatakan bahwa perusahaan sebaiknya berfokus pada kemitraan dan akuisisi tambahan berskala kecil.

Sementara itu, Glencore tetap berkomitmen untuk memperbesar skala usahanya.

Dalam sebuah catatannya, MKI Global Partners menyatakan, alasan strategis terkait sektor tembaga masih relevan.

Selain itu, langkah-langkah terbaru Glencore—termasuk upaya perusahaan tambang yang berbasis di Swiss tersebut untuk mencatatkan saham di bursa Australia guna memperluas basis pemegang saham di sana—dapat mempermudah penyelesaian masalah struktural yang kerap menghambat proses kesepakatan.

"Meskipun hal-hal tersebut tidak dikaitkan secara langsung dengan Rio, kombinasi antara bisnis yang lebih kuat secara mandiri dan relevansi yang lebih besar di Australia... berarti latar belakang bagi kemungkinan dimulainya kembali diskusi mungkin tampak agak berbeda saat ini," ungkap MKI.

Baca Juga: 5 Maskapai Kelas Ekonomi Terbaik 2026, Apakah Dari Indonesia Ada?