KONTAN.CO.ID - JAKARTA.Pakar Hukum Mahfud MD menyatakan dukungan penuh terhadap keputusan tegas Presiden Indonesia Prabowo Subianto dalam menindak para pelaku nakal ekspor komoditas nasional. Langkah penyelamatan sumber daya alam (SDA) ini dinilai penting, terutama melalui pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) untuk mengawasi pengelolaan dan proses ekspor strategis nasional.

Mahfud menyatakan bahwa DSI akan membantu penyelesaian masalah kebocoran devisa hasil ekspor (DHE) yang telah berlangsung puluhan tahun. Dukungannya tersebut didasarkan pada maraknya temuan manipulasi data ekspor yang merugikan keuangan negara dalam jumlah masif yang berlangsung sejak lama.

"Artinya sudah lama ini terjadi, tapi kenapa ini sudah begini gerakannya di bawah belum ada yang bertindak, itu perlunya seorang presiden incharge di situ," ujarnya, Sabtu (30/5/2026).

BNI Menanggapi Aksi Demonstrasi di Pematang Siantar

Baca Juga: Proyek Danatara Seperti Proyek Sampah dan Kampung Haji Dinilai Tak Beri Return Baik

Kebocoran ini terlihat dari perbedaan angka yang sangat mencolok antara laporan ekspor dari dalam negeri dan data penerimaan resmi di negara tujuan ekspor. Selisih data menunjukkan adanya praktik pencurian yang selama ini berjalan mulus di wilayah perbatasan, melibatkan berbagai oknum di sektor bea cukai, perpajakan, maupun instansi penegak hukum lainnya.

"Pengambilalihan proses ekspor terhadap tambang atau kekayaan alam tertentu adalah sebuah langkah yang perlu diambil. Selisih data ini menunjukkan ada yang mencuri di proses ekspor, entah yang main itu Ditjen Bea Cukai, entah Ditjen Pajak. Ini harus dibuka agar jelas berapa yang diekspor dan berapa nilai aslinya," papar dia.

Prabowo sebelumnya sempat menyebut pembentukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Ekspor ini untuk menutup praktik kebocoran penerimaan negara seperti under invoicing, transfer pricing, dan pelarian Devisa Hasil Ekspor (DHE) dengan nilai mencapai US$343 miliar selama 22 tahun terakhir. Pembentukan badan baru itu ditargetkan mampu menutup kebocoran penerimaan negara dan menyelamatkan potensi devisa hingga US$150 miliar per tahun atau setara Rp2.653,92 triliun dengan asumsi kurs Rp17.692 per dolar AS.

Mahfud MD menyinggung permasalahan kebocoran DHE ini terus berulang tanpa adanya penyelesaian konkret dari pemerintahan sebelumnya. Tokoh nasional terdahulu seperti Faisal Basri dan Rizal Ramli sudah berulang kali menyerahkan daftar lengkap mengenai para pelaku beserta jajaran menteri yang diduga terlibat langsung kepada aparat penegak hukum.

Tapi penanganan kasus tersebut kerap berhenti di tengah jalan tanpa adanya tindak lanjut hukum yang jelas. Kehadiran DSI sebagai badan baru pengelolaan aset strategis diharapkan mampu memutus rantai impunitas tersebut melalui sistem pengawasan terintegrasi.

Dia menjelaskan, Prabowo mungkin menyadari situasi kebocoran yang merugikan tersebut sehingga menetapkan kebijakan strategis untuk mengambil alih mekanisme ekspor. Adapun pengelolaan SDA untuk kemakmuran rakyat yang dilakukan DSI saat ini baru diterapkan terhadap tiga komoditas utama, yaitu batu bara, crude palm oil (CPO), dan ferroalloys. Melalui DSI, volume ekspor, aliran dana, serta nilai riil yang masuk ke kas negara dapat dipantau melalui transparansi yang akurat.

Mahfud menilai kebijakan pada tiga sektor komoditas tersebut menjadi titik awal dalam membersihkan laporan ekspor. Ia pun berharap sektor komoditas lain seperti kayu, nikel, dan timah secara bertahap bisa masuk dalam radar pemantauan DSI di kemudian hari guna memaksimalkan devisa negara dari berbagai praktik ilegal.

Sebelumnya, Chief Investment Operating (CIO) Danantara Pandu Sjahrir menegaskan DSI akan terbuka terhadap masukan dari pelaku industri maupun regulator. Transparansi merupakan faktor penting dalam membangun kepercayaan pasar terhadap DSI.

Menurutnya, pelibatan sejumlah tenaga berpengalaman dari industri keuangan dan perbankan internasional juga menjadi fokus DSI. Keterlibatan itu akan mendorong profesionalisme dalam pengelolaan kekayaan SDA milik Indonesia. Pihaknya juga akan memastikan BUMN Ekspor ini dijalankan dengan tata kelola yang baik, mendukung profesionalisme, serta memberikan rasa aman bagi pelaku pasar.

“(Keterbukaan) itu memang harus dari awal kita lakukan. Kami ada, kami berani menghadap ke sini, we have to face and address all concerns and our job adalah untuk mendengar,” kata Pandu.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News