KONTAN.CO.ID - MANILA – Pemerintah Filipina mengizinkan penggunaan sementara dan terbatas bahan bakar minyak (BBM) jenis Euro II yang lebih murah tapi lebih kotor. Kebijakan ini sebagai langkah darurat untuk memastikan pasokan bahan bakar tetap aman di tengah gejolak krisis di Timur Tengah.

Kementerian Energi (Department of Energy/DOE) menjelaskan bahwa BBM Euro II hanya boleh digunakan oleh kendaraan keluaran tahun 2015 ke bawah, lalu jeepney - angkutan umum tradisional filipina, pembangkit listrik serta generator, serta sektor kelautan dan pelayaran. 

Sebagai ilustrasi, BBM dengan standar Euro II di Indonesia saat ini juga masih dijual di Indonesia, yakni berupa bensin jenis pertalite, ataupun solar bersubsidi.

Langkah Strategis Menuju Kebangkitan Industri Tekstil Indonesia

Langkah Pemerintah Filipina ini diambil agar pasokan bahan bakar tetap lancar, cukup, dan mudah diakses oleh masyarakat, terutama bagi sektor-sektor yang paling terdampak kenaikan harga minyak dunia.

"Upaya ini bertujuan membantu menjaga ketersediaan bahan bakar yang berkelanjutan sambil memberikan kelonggaran terbatas bagi sektor yang membutuhkan," ungkap DOE dalam pernyataannya.

Pemerintah Filipina mewajibkan perusahaan minyak yang menjual BBM Euro II untuk memisahkan sepenuhnya dari BBM Euro IV yang lebih bersih, mulai dari penyimpanan, pengangkutan, hingga penjualan di SPBU. 

Filipina sejatinya sudah beralih ke standar Euro IV sejak 2016, di mana kandungan sulfur dalam Euro IV hanya 50 parts per million (ppm), jauh lebih rendah dibandingkan dengan Euro II yang mencapai 500 ppm.

Baca Juga: Ekonomi Dunia Terancam Resesi: Konflik Iran-AS Picu Krisis Energi

Keputusan ini muncul setelah harga solar dalam negeri melonjak lebih dari dua kali lipat pekan lalu, akibat lonjakan harga minyak global yang dipicu perang Amerika Serikat-Israel melawan Iran. 

Ribuan sopir jeepney turun ke jalan di berbagai daerah untuk memprotes kenaikan harga tersebut. Seperti negara tetangga di Asia Tenggara lainnya, Filipina juga sudah menerapkan beberapa langkah mitigasi, seperti memperpendek hari kerja, memberikan subsidi bahan bakar, hingga Dewan Perwakilan Rakyat Filipina memberikan wewenang darurat kepada presiden untuk menangguhkan atau mengurangi pajak bahan bakar. 

Presiden Ferdinand Marcos Jr. dalam pesan videonya pada hari Minggu mengatakan bahwa pemerintah Filipina sedang bernegosiasi dengan India, China, Jepang, Korea Selatan, Thailand, dan Brunei untuk mengatur pasokan bahan bakar alternatif. 

Baca Juga: Guncangan Pasokan Energi, Trump Ancam Serang Iran dalam 48 Jam

Saat ini Filipina sangat bergantung pada minyak Timur Tengah, juga akan mengimpor minyak dari Rusia bulan ini untuk pertama kalinya dalam lima tahun terakhir.

Dengan langkah-langkah ini, pemerintah berharap bisa menjaga stabilitas pasokan dan meringankan beban masyarakat di tengah situasi global yang tidak menentu.