KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Tol Indonesia (ATI) mendorong penguatan model pembiayaan jalan tol yang lebih berkelanjutan dengan memperbesar peran investasi swasta. Langkah ini dinilai penting di tengah keterbatasan kapasitas pembiayaan pemerintah untuk mendukung pembangunan infrastruktur jalan tol nasional.

Hal tersebut menjadi salah satu bahasan utama dalam Focus Group Discussion (FGD) yang akan diselenggarakan ATI pada Rabu (12/8/2026) di Jakarta.

Ketua Umum ATI Rivan A. Purwantono mengatakan, ATI berkomitmen mendukung program pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, keselamatan jalan, serta modernisasi ekosistem transportasi nasional.

“Pembangunan jalan tol pada akhirnya harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Publik membutuhkan layanan jalan tol yang aman, nyaman, berkualitas, dan andal. Karena itu, ATI bersama Pemerintah terus bersinergi untuk menjaga keberlanjutan industri sekaligus memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan jalan tol yang terbaik,” ujar Rivan, dalam keterangannya, Senin (10/8/2026).

Baca Juga: MR.D.I.Y. (MDIY) Kebut Ekspansi Gerai, Serap Produksi Kintakun di Segmen Menengah

Saat ini, jaringan jalan tol yang beroperasi di Indonesia telah mencapai 3.115,98 kilometer (km) yang tersebar dalam 76 ruas dan dikelola oleh 59 Badan Usaha Jalan Tol (BUJT). Akumulasi nilai investasi untuk ruas yang telah beroperasi mencapai Rp 668 triliun.

Sementara itu, jika termasuk ruas yang masih dalam tahap konstruksi dan persiapan, nilai investasi jalan tol diproyeksikan mendekati Rp 1.000 triliun.

ATI mengatakan, kebutuhan akan terobosan kebijakan dan skema pembiayaan semakin penting lantaran kapasitas pembiayaan pemerintah memiliki keterbatasan. Di sisi lain, sebagian besar ruas jalan tol yang saat ini beroperasi masih berada dalam fase awal hingga menengah dari siklus pengembalian investasi.

Kondisi tersebut membuat keselarasan struktur keuangan yang sehat diperlukan untuk menjaga keberlanjutan pengusahaan jalan tol dalam jangka panjang.

Tantangan industri juga datang dari maraknya kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL). Keberadaan kendaraan dengan dimensi dan muatan berlebih tersebut dinilai dapat mempercepat kerusakan fisik jalan sekaligus membahayakan pengguna jalan.

FGD ATI akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, legislatif, lembaga negara, akademisi, pelaku usaha, perbankan hingga investor.

Hasil FGD tersebut nantinya akan dirumuskan menjadi rekomendasi kebijakan dalam bentuk White Paper. Dokumen tersebut akan diserahkan sebagai bahan masukan strategis bagi pemerintah dalam menetapkan kebijakan jalan tol nasional yang adil dan berkelanjutan, sekaligus memberikan manfaat optimal bagi masyarakat dan mendukung percepatan pembangunan Indonesia.

Baca Juga: Kadin Klarifikasi Soal Penurunan Ekspor Nikel, Nilai Potensi Bisa Susut US$ 5 Miliar

“Melalui pelaksanaan FGD ini, ATI berharap dapat menghimpun berbagai pemikiran kritis dan gagasan solutif lintas sektor yang akan kami rumuskan secara komprehensif ke dalam dokumen rekomendasi kebijakan (White Paper)," tandasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News