KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memperingatkan importir dan pemilik barang agar tidak membiarkan barang impor mengendap terlalu lama di pelabuhan.

Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 92 Tahun 2025, barang impor yang tidak diselesaikan kewajiban pabeannya dalam jangka waktu tertentu berpotensi dilelang oleh negara.

Dalam aturan tersebut dijelaskan, barang yang ditimbun di Tempat Penimbunan Sementara (TPS) lebih dari 30 hari sejak penimbunan dapat dinyatakan sebagai Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai (BTD).

BNI Hadirkan Fitur Simponi di wondr by BNI Permudah Pengelolaan Dana Pensiun

Baca Juga: Menkeu Purbaya Tunda Pembentukan Badan Penerimaan Negara

Status ini berlaku antara lain untuk barang impor yang belum diajukan pemberitahuan pabean, belum mendapat persetujuan pengeluaran, atau belum memenuhi ketentuan larangan dan pembatasan.

Setelah ditetapkan sebagai BTD, barang akan dipindahkan ke Tempat Penimbunan Pabean (TPP) dan dikenakan sewa gudang. Hal ini diatur dalam Pasal 5 ayat (2) beleid tersebut.

Bea dan Cukai kemudian memberikan waktu hingga 60 hari kepada importir, eksportir, atau pemilik barang untuk menyelesaikan kewajiban pabean yang melekat pada barang tersebut.

Baca Juga: Pesan Menkeu Purbaya: Pelaku Impor Ilegal Jangan Harap Bisa Lolos

Apabila hingga batas waktu tersebut kewajiban tidak diselesaikan, Bea Cukai dapat menetapkan tindak lanjut berupa pelelangan, pemusnahan, atau penetapan barang sebagai Barang Menjadi Milik Negara (BMMN).

"BTD yang merupakan barang yang dilarang untuk diimpor atau dieskpor dinyatakan sebagai BMMN," bunyi Pasal 8 ayat (2) beleid tersebut.

Khusus barang yang masih memiliki nilai ekonomis dan tidak termasuk barang larangan, pelelangan menjadi opsi utama penyelesaian.

Aturan ini juga menyasar barang kiriman internasional yang ditolak penerima atau tidak dapat dikirim kembali ke luar daerah pabean.

Baca Juga: Menkeu Purbaya: Dana Pemerintah di BI Tersisa Rp 238,9 Triliun

Barang kiriman semacam ini, jika tidak diselesaikan dalam waktu 30 hari sejak pemberitahuan, juga dapat masuk kategori BTD dan berujung dilelang oleh negara.

Selanjutnya: Katalog Promo Indomaret Minyak Goreng Hemat, Harga Berlaku sampai 7 Januari 2026

Menarik Dibaca: Katalog Promo Indomaret Minyak Goreng Hemat, Harga Berlaku sampai 7 Januari 2026

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News