Aturan Baru Pesangon Terbit, Asosiasi DPLK Usulkan Skema Pengelolaan Dua Lapis



KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) mengusulkan skema pengelolaan Dana Cadangan Pesangon (DCP) melalui sistem dua lapis sebagai alternatif penerapan kewajiban pencadangan pesangon oleh perusahaan. Usulan ini bertujuan memastikan hak pekerja tetap terlindungi tanpa harus memindahkan aset yang selama ini telah dikelola dalam ekosistem dana pensiun.

Usulan tersebut disampaikan menyusul terbitnya Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Dalam Pasal 253, undang-undang tersebut mewajibkan perusahaan menyiapkan dan menyetorkan DCP sebagai sumber pembayaran hak pekerja atau buruh akibat pemutusan hubungan kerja (PHK). Dana tersebut nantinya dikelola oleh lembaga pemerintah, sementara ketentuan teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah (PP).

Ketua Umum Asosiasi DPLK Tondy Suradiredja mengatakan pelindungan hak pesangon bagi seluruh pekerja, terutama ketika perusahaan mengalami kepailitan, merupakan prioritas bersama yang sejalan dengan komitmen asosiasi.


Baca Juga: Citi Indonesia Dukung Pembiayaan Jumbo Freeport & ZanKore, Bisnis Services Tumbuh 9%

Meski demikian, Tondy turut menyoroti penjelasan pada Pasal 253 UU 27/2026 yang mewajibkan pengusaha menyediakan dana cadangan pesangon yang dikelola oleh lembaga pemerintah, dengan tata cara pelaksanaan yang akan diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP).

"Hingga saat ini, lembaga pengelola belum ditetapkan, sedangkan ketentuan transisi, termasuk perlakuan atas dana yang telah terhimpun di DPLK, masih menunggu aturan pelaksanaan," ungkapnya dalam keterangan resmi, Rabu (18/11/2026).

Dalam konteks itu, Asosiasi DPLK memandang perlu menyampaikan beberapa catatan agar diskursus publik berjalan utuh dan selaras dengan regulasi sektor jasa keuangan. Pertama, dari sisi UU 27/2026, Tondy mengatakan diskursus publik saat ini masih banyak menyoroti kewajiban pencadangan pesangon melalui lembaga pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 253. 

Agar gambarannya lebih utuh, dia bilang ketentuan tersebut sekiranya dapat dibaca bersama dengan Pasal 253 ayat (2), yang menyebutkan bahwa tujuan pencadangan pesangon adalah untuk menjamin hak pekerja yang belum diikutsertakan dalam program pensiun, serta Pasal 248 yang mengakui bahwa iuran program pensiun yang dibayarkan pemberi kerja dapat diperhitungkan sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban uang pesangon. 

"Dengan demikian, undang-undang itu tetap memberi ruang bagi peran program pensiun," tuturnya.

Kedua, dari sisi regulasi sektor keuangan, Tondy menjelaskan aset yang telah disetorkan ke DPLK tercatat sebagai hak peserta dan dikelola terpisah dalam ekosistem dana pensiun, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). 

Merujuk pada Pasal 160 ayat (3) dan ayat (4) UU P2SK, pengalihan kepesertaan oleh pemberi kerja dapat dilakukan kepada DPLK lain atau Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) lain, dengan memperhatikan pendapat peserta jika peserta turut menanggung iuran. 

Baca Juga: Pembiayaan Multifinance ke Sektor UMKM Capai Rp 157,34 Triliun per September 2026

Oleh karena itu, Tondy berpendapat setiap rencana pemindahan aset ke luar lembaga dana pensiun perlu dikaji secara cermat. Hal itu perlu dilakukan agar tetap sejalan dengan prinsip kepastian hukum, tata kelola dana pensiun, dan pelindungan konsumen di sektor jasa keuangan.

Ketiga, Asosiasi DPLK mendorong sinergi antarlembaga melalui sistem dua lapis sebagai jalan tengah yang saling melengkapi. Dalam konsep itu, Tondy menjelaskan DPLK atau lapis 1 tetap mengelola dana pemberi kerja untuk tujuan pemenuhan kewajiban pembayaran pesangon, terutama pada saat karyawan mencapai usia pensiun.

Sementara itu, lembaga pemerintah atau lapis 2 berfokus pada dana jaminan kepailitan. Melalui layanan terpadu (single fronting) dan integrasi data kepesertaan (data portability) ke pusat data pengawasan Kementerian Ketenagakerjaan, dia bilang tujuan pelindungan pemerintah dapat tercapai tanpa memindahkan aset yang telah terkelola dengan baik di ekosistem DPLK.

Selama menunggu aturan pelaksanaan, Tondy mengatakan pengelolaan dana tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku dan perjanjian masing-masing antara pemberi kerja dan DPLK. Asosiasi DPLK juga mengajak seluruh pemberi kerja dan karyawan atau peserta untuk tetap tenang, tidak mudah terpengaruh oleh kabar mengenai likuidasi aset di DPLK sebelum waktunya, serta melanjutkan kepesertaannya di DPLK.

Agar kebijakan dapat diterapkan secara jelas dan konsisten, Asosiasi DPLK mendorong harmonisasi dan koordinasi antara Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Keuangan, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta kementerian dan lembaga terkait lainnya, dengan tetap membuka ruang bagi masukan pekerja, pemberi kerja, dan pemangku kepentingan lain. 

Tondy menyampaikan bahwa Asosiasi DPLK juga siap berkontribusi dalam penyempurnaan draf PP dan peraturan turunan lainnya dari UU 27/2026 yang berkeadilan dan mendukung pertumbuhan ekonomi, serta akan menyampaikan informasi lebih lanjut setelah aturan pelaksanaan dan mekanisme transisi ditetapkan secara resmi. 

Baca Juga: Produk Asuransi Karbon Mulai Dikembangkan dan Ditawarkan di Pasar Internasional

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News