KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi mengeluarkan aturan terbaru mengenai pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-3/PJ/2026. 

Regulasi ini sekaligus mengubah dan menyempurnakan sejumlah ketentuan yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2025.

Salah satu poin krusial dalam aturan anyar tersebut menyangkut pengecualian kewajiban penyampaian SPT Tahunan bagi wajib pajak orang pribadi dengan penghasilan di bawah batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). 

Langkah Strategis Menuju Kebangkitan Industri Tekstil Indonesia

Baca Juga: Target 15,2 Juta, Pelaporan SPT Baru Terealisasi Dua Pertiga

Dalam Pasal 20 PER-3/PJ/2026 disebutkan bahwa ada dua kelompok wajib pajak yang tidak diwajibkan melaporkan SPT Tahunan.

Pertama, wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha atau menjalankan pekerjaan bebas dengan penghasilan yang tidak melampaui PTKP.

Kedua, wajib pajak orang pribadi yang tidak memiliki usaha maupun pekerjaan bebas, serta hanya memperoleh penghasilan dari satu pemberi kerja dengan total penghasilan neto setahun tidak melebihi PTKP.

Baca Juga: Aturan Baru Ditjen Pajak! SPT Lebih Bayar Belum Tentu Bisa Dikembalikan

Ketentuan ini memperjelas sekaligus memperketat batasan dibandingkan regulasi sebelumnya. Dalam Pasal 112 PER-11/PJ/2025, pengecualian hanya didasarkan pada besaran penghasilan neto yang berada di bawah PTKP, tanpa mempertimbangkan sumber penghasilan maupun jumlah pemberi kerja.

Melalui aturan terbaru ini, kriteria tersebut dipertegas dengan tambahan syarat, yaitu wajib pajak tidak memiliki usaha atau pekerjaan bebas serta hanya menerima penghasilan dari satu pemberi kerja. 

Artinya, meskipun penghasilan masih di bawah PTKP, wajib pajak yang memperoleh penghasilan dari lebih dari satu pemberi kerja tetap wajib menyampaikan SPT Tahunan sesuai ketentuan yang berlaku. 

Baca Juga: Denda SPT Dihapus Sementara, Ditjen Pajak Beri Waktu Hingga 30 April 2026

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News