JAKARTA. Badan Pertanahan Nasional(BPN) menyatakan, akan segera menerbitkan aturan teknis terkait dengan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Aturan teknis itu diklaim sebagai aturan turunan dari Peraturan Presiden(Perpres) Nomor 71 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum. "Draft juklaknya sudah dibuat, tinggal penyelesaian akhirnya saja," ujar Noor Marzuki, Direktur Pengaturan dan Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah, BPN di Jakarta akhir pekan lalu. Ia menyatakan, aturan itu untuk mendukung kelancaran proyek yang mendukung fasilitas umum di Indonesia. Ia menjelaskan, BPN akan menetapkan aturan teknis itu paling lambat bulan Desember 2012 tahun ini juga. Menurut Nooer, aturan itu mengatur pengadaan tanah termasuk pedoman pelaksanaan musyawarah dalam menentukan nilai dan bentuk rencana pengembangan lahan (PoD) dengan masyarakat.
Aturan pengadaan lahan untuk umum akan terbit
JAKARTA. Badan Pertanahan Nasional(BPN) menyatakan, akan segera menerbitkan aturan teknis terkait dengan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Aturan teknis itu diklaim sebagai aturan turunan dari Peraturan Presiden(Perpres) Nomor 71 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum. "Draft juklaknya sudah dibuat, tinggal penyelesaian akhirnya saja," ujar Noor Marzuki, Direktur Pengaturan dan Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah, BPN di Jakarta akhir pekan lalu. Ia menyatakan, aturan itu untuk mendukung kelancaran proyek yang mendukung fasilitas umum di Indonesia. Ia menjelaskan, BPN akan menetapkan aturan teknis itu paling lambat bulan Desember 2012 tahun ini juga. Menurut Nooer, aturan itu mengatur pengadaan tanah termasuk pedoman pelaksanaan musyawarah dalam menentukan nilai dan bentuk rencana pengembangan lahan (PoD) dengan masyarakat.
