KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menerbitkan aturan penyaluran bantuan subsidi upah (BSU). Hal ini menindaklanjuti hasil rapat terbatas kebijakan ekonomi yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto pada 2 Juni 2025 di Istana Kepresidenan Jakarta.

Adapun aturan yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 tahun 2025 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buru. Beleid tersebut diundangkan pada 3 Juni 2025. 

Pasca terbitnya aturan tersebut, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menjelaskan bahwa BSU merupakan insentif yang diberikan pemerintah kepada pekerja/buruh untuk meningkatkan daya beli. Dengan demikian diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.  

BPJS Kesehatan Torehkan Prestasi di Indonesia Technology Excellence Awards 2025

Baca Juga: Pemerintah Kucurkan Bantuan Subsidi Upah, Ini Syarat Penerimanya

Yassierli mengatakan, pelaksanaan BSU bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Data penerima berasal dari BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian, dilakukan sinkronisasi dan filtering sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan. 

Terkait waktu penyaluran bantuan subsidi upah, Yassierli bilang saat ini masih dikoordinasikan. 

“Diharapkan dari harapan dari menko (perekonomian) itu pencairannya sesegera mungkin. Ini kita sedang siapkan. Tadi datanya kan harus kita filter dulu, yang sesuai dengan kriteria yang diminta,” ujar Yassierli ditemui usai acara Human Capital Summit, Rabu (4/6). 

Baca Juga: Kemenaker Menerbitkan Aturan Penyaluran Bantuan Subsidi Upah, Ini Rinciannya

Seperti diketahui, pemerintah memberikan bantuan subsidi upah (BSU) sebesar Rp 300.000 per bulan selama dua bulan bagi 17,3 juta pekerja bergaji di bawah Rp 3,5 juta atau di bawah upah minimum provinsi/kabupaten/kota, serta untuk 565.000 guru honorer dari Kementerian Dikdasmen dan Kementerian Agama.

Adapun, total anggaran BSU ini mencapai Rp 10,72 triliun.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News